Payung hukum Asian Games masih disiapkan
20 November 2014 19:03 WIB
Bendera Indonesia Merah Putih berkibar bersama bendera Korea Selatan pada penutupan Asian Games ke-17 di Incheon Asiad Main Stadium, Incheon, Sabtu (4/10). Asian Games ke-18 akan diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2018 mendatang. (ANTARA FOTO/SAPTONO) ()
Semarang (ANTARA News) - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menegaskan payung hukum untuk penyelenggaraan ajang Asian Games 2018 yang menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah masih disiapkan.
"Kami sekarang sedang menggodok keputusan presiden (keppres) karena Asian Games membutuhkan pelibatan semua kementerian dengan masing-masing tugas pokok dan fungsinya," katanya di Semarang, Kamis.
Hal tersebut diungkapkannya saat transit di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah, sebelum bertolak ke Kudus untuk menghadiri Grand Final Turnamen Bulutangkis Djarum Antarmedia 2014.
Menurut dia, keppres itu nanti juga akan mengatur terkait dengan anggaran dan mekanisme kerja di masing-masing kementerian untuk menyiapkan penyelenggaraan Asian Games 2018 di Indonesia.
"Oleh karena itu, kami menunggu keppres tersebut agar cepat selesai, cepat turun, sehingga kita akan punya payung (payung hukum penyelenggaraan Asian Games 2018, red.)," kata Menpora.
Sebelumnya, Ketua Komite Olahraga Indonesia (KOI) Rita Subowo mengatakan Dewan Olimpiade Asia (OCA) mempertanyakan payung hukum yang menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah Asian Games 2018.
"Sesuai dengan aturan OCA, dua bulan setelah penunjukan harus punya payung hukum. Kalau tidak maka persiapan belum bisa jalan," katanya usai menemui Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik.
Masalah payung hukum pelaksanaan Asian Games 2018, kata dia, ditanyakan langsung oleh Presiden OCA Sheikh Ahmad Al Fahad Al Sabah di sela pelaksanaan Asian Beach Games (ABG) 2014 di Phuket, Thailand.
Selain menanyakan masalah payung hukum, OCA juga akan melakukan peninjauan secara langsung ke lokasi yang dipersiapkan menjadi tuan rumah Asian Games 2018, yakni Jakarta, Palembang, dan Jawa Barat.
"Januari nanti Coordinator Commission akan datang ke sini, yang salah satu tujuannya mengetahui persiapan Indonesia menghadapi kejuaraan empat tahunan ini," katanya.
"Kami sekarang sedang menggodok keputusan presiden (keppres) karena Asian Games membutuhkan pelibatan semua kementerian dengan masing-masing tugas pokok dan fungsinya," katanya di Semarang, Kamis.
Hal tersebut diungkapkannya saat transit di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah, sebelum bertolak ke Kudus untuk menghadiri Grand Final Turnamen Bulutangkis Djarum Antarmedia 2014.
Menurut dia, keppres itu nanti juga akan mengatur terkait dengan anggaran dan mekanisme kerja di masing-masing kementerian untuk menyiapkan penyelenggaraan Asian Games 2018 di Indonesia.
"Oleh karena itu, kami menunggu keppres tersebut agar cepat selesai, cepat turun, sehingga kita akan punya payung (payung hukum penyelenggaraan Asian Games 2018, red.)," kata Menpora.
Sebelumnya, Ketua Komite Olahraga Indonesia (KOI) Rita Subowo mengatakan Dewan Olimpiade Asia (OCA) mempertanyakan payung hukum yang menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah Asian Games 2018.
"Sesuai dengan aturan OCA, dua bulan setelah penunjukan harus punya payung hukum. Kalau tidak maka persiapan belum bisa jalan," katanya usai menemui Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik.
Masalah payung hukum pelaksanaan Asian Games 2018, kata dia, ditanyakan langsung oleh Presiden OCA Sheikh Ahmad Al Fahad Al Sabah di sela pelaksanaan Asian Beach Games (ABG) 2014 di Phuket, Thailand.
Selain menanyakan masalah payung hukum, OCA juga akan melakukan peninjauan secara langsung ke lokasi yang dipersiapkan menjadi tuan rumah Asian Games 2018, yakni Jakarta, Palembang, dan Jawa Barat.
"Januari nanti Coordinator Commission akan datang ke sini, yang salah satu tujuannya mengetahui persiapan Indonesia menghadapi kejuaraan empat tahunan ini," katanya.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
Tags: