Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia menindaklanjuti kerja sama dengan Korea Selatan dalam menerapkan sistem e-Government yang memanfaatkan teknologi informasi demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih efektif dan transparan.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Kamis, mengatakan Indonesia ingin mengadopsi sistem e-Government Korea Selatan karena telah terbukti unggul dalam mengimplementasikan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.

"E-government merupakan jawaban tata kelola pemerintahan modern yang menggunakan teknologi informasi terintegrasi," kata Yuddy.

Yuddy mengemukakan berbagai institusi pemerintah di Indonesia sebenarnya telah menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi, namun datanya masih terpencar-pencar akibat sistem yang berdiri sendiri-sendiri.

"Integrasi dengan e-government bertujuan mengelola semua informasi menjadi terintegrasi dan tidak terpisah-pisah," ujar Yuddy.

Tahun lalu, Indonesia dan Korea Selatan telah menandatangani nota kesepahaman di bidang e-Government dan reformasi birokrasi yang kini dilanjutkan dalam forum Smarter Strategi for Better Government di Jakarta, Kamis, dan diikuti oleh 130 pejabat Indonesia dan Korea.

Menurut Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, saat ini kedua negara masih membicarakan berbagai persiapan yang dibutuhkan untuk mengaplikasikan e-Government di Indonesia.

"Pemerintah Korea sudah membantu persiapan Sumber Daya Manusia terkait electronic government kemudian hal-hal apa saja yang perlu kami pelajari dari pemerintah Korea," ungkap Rini.

Pemerintah Indonesia memiliki enam program utama e-Government yang meliputi keamanan siber pemerintah, pemanfaatan jaringan internet/broadband intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, pusat data elektronik terpadu, pengembangan sistem pelayanan perizinan satu pintu nasional dan penguatan portal layanan publik.