Jakarta (ANTARA News) - Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi direspon kuat oleh para pelaku industri transportasi di Indonesia, rencananya hari ini seluruh Organisasi Angkatan Darat (Organda) di Tanah Air akan melakukan aksi mogok nasional karena keputusan naiknya tarif angkutan 10 persen dari Kementerian Perhubungan dinilai tidak ideal.

Organda DKI Jakarta memutuskan belum melakukan stop operasi hari ini karena masih menunggu hasil dialog dengan Pemprov DKI Jakarta, Rabu siang ini.

"Hari ini Organda Jakarta belum melakukan stop operasi karena menunggu hasil dialog antara Organda dengan Pemprov DKI Jakarta siang nanti pukul 13.00 WIB di Dinas Perhubungan," kata Sekretaris Unit Bus Kota DPD Organda DKI Jakarta Azas Tigor Nainggolan kepada Antara News.

Meski demikian, Tigor mengatakan Organda DKI Jakarta tetap mendukung hasil musyawarah kerja nasional (Mukernas) Organda untuk stop beroperasi.

Lebih lanjut Tigor mengatakan, dalam pertemuannya dengan Dinas Perhubungan nanti siang, agenda yang akan diajukannya adalah meminta penyesuaian tarif angkutan umum sekitar 35 persen.

"Kami juga meminta evaluasi penyesuaian tarif angkutan umum secara berkala minimal setiap dua tahun sekali, Kami juga minta pemerintah pusat dan daerah memberikan subsidi dan insentif pada angkutan umum agar bisa beroperasi serta memberikan layanan yang baik kepada warga Jakarta," katanya.

Insentif, disebutkan Tigor, bisa berupa pembebasan beberapa pajak kepada angkutan umum seperti pembebasan bea masuk, pajak kendaraan bermotor, pajak barang mewah serta pembebasan biaya-biaya retribusi seperti retribusi uji KIR, terminal, perpanjangan ijin usaha dan ijin trayek.

"Kami juga ingin Pemprov membantu agar rute trayek angkutan di Jakarta sesuai dengan kebutuhan perjalanan pengguna angkutan umum," katanya.

Rencananya, Organda memutuskan mogok nasional mulai hari ini sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Organda mengatakan Organda hanya menggunakan tujuh persen dari total penggunaan BBM bersubsidi, namun sayangnya, dengan kenaikan ini, Organda menilai pemerintah belum mengedepankan transportasi umum yang jelas-jelas banyak digunakan oleh masyarakat ekonomi lemah.