Seoul, Korea Selatan (ANTARA News) - Korea Selatan berencana mengumpulkan dana senilai 500 miliar dolar AS yang sebagian besar dari sektor publik serta tanpa menaikkan pajak, demi membantu Korea Utara mempersiapkan reunifikasi di masa mendatang, kata pejabat keuangan terkemuka, Selasa.

Dalam cetak biru keuangan rencana unifikasi Korea Utara-Selatan, Komisi Jasa Keuangan (FSC) mengatakan butuh dana sekitar 500 miliar dolar AS untuk meningkatkan produk domestik bruto (GDP) per kapita dari 1.251 dolar AS pada 2013 menjadi 10.000 dolar AS dalam jangka waktu 20 tahun setelah unifikasi.

Dalam cetak biru tersebut juga dinyatakan butuh tambahan dana sebesar 175 miliar dolar AS untuk pembangunan infrastruktur dan industri.

Produk domestik bruto Korut mencapai 34 triliun won (31 miliar dolar AS) pada akhir 2013, angka yang setara dengan pencapaian Korsel pada 1971 dan hanya 2 persen dari PDB Korea Selatan pada 2013.

Produk domestik bruto Korea Selatan 42,5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan Korea Utara pada 2013, jauh di atas Jerman Barat dan Jerman Timur menjelang unifikasi pada 1990 yang perbedaannya 9,7 kali lipat lebih tinggi.

Komisi Jasa Keuangan mengatakan lembaga keuangan yang dikelola negara, termasuk Korea Development Bank (KDB) dan Korea Exim Bank, akan berperan penting dalam mengumpulkan dana tersebut, sama seperti yang dilakukan bank milik pemerintah Jerman 24 tahun silam.

Lembaga negara akan bertanggungjawab hingga 60 persen dari total pengeluaran yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan di Korea Utara, dan sisanya akan dikumpulkan dari bantuan pembangunan luar negeri (ODA) serta investasi publik dan swasta.

"Di tahap awal unifikasi, pemerintah akan memimpin pembangunan Korut dengan menggunakan dana dan proyek negara, lalu ODA dan investasi publik juga dapat dimanfaatkan," kata Direktur Komisi Jasa Keuangan (FSC) Shin Je-yoon.

Komisi Jasa Keuangan mengusulkan pengenalan sistem perbankan komersil dan pembentukan badan kebijakan keuangan untuk menciptakan integrasi ekonomi yang stabil antara dua negara.

Konversi mata uang juga menjadi isu yang rumit dalam unifikasi karena nilai tukar tergantung pada negosiasi politik dan konsensus sosial.

"Kami harus mempertimbangkan banyak faktor, termasuk kesenjangan ekonomi antara dua negara dan variabel ekonomi makro sebelum memperkenalkan sistem mata uang ke Korut," kata Shin.

"Harus ada diskusi komprehensif sebelum memutuskan integrasi moneter," tambah Shin.

Menurut Komisi Jasa Keuangan, mata uang Jerman Timur ditukar dengan mata uang Jerman Barat dengan kurs 1 banding 1 meskipun kurs di pasar saat itu adalah 4 banding 1.

Konversi mata uang yang taksirannya terlalu tinggi dapat membantu menstabilisasikan mata pencaharian pekerja dari Jerman Timur dalam jangka pendek, namun kenaikan upah secara tiba-tiba itu menghancurkan laba dari perusahan Jerman Timur, demikian Yonhap.

(SDP-85/A050)