Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen pada APBN 2015 masih bisa tercapai, apabila sejumlah rencana pembangunan sarana infrastruktur dapat terlaksana.

"Kita bisa mencapai target 5,8 persen, kalau realokasi subsidi dilakukan secara benar," katanya dalam pemaparan di Jakarta, Selasa.

Menkeu mengatakan penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah, telah memberikan ruang fiskal pada kisaran Rp110 triliun-Rp140 triliun, yang bisa dimanfaatkan untuk membangun sarana infrastruktur maupun program perlindungan sosial lainnya.

"Karena kita melakukan realokasi yang lumayan, apalagi ke infrastruktur dan dibantu investasi, maka kemungkinan 5,8 persen itu bisa tercapai," katanya.

Menkeu pun memberikan sinyal untuk mempertahankan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam penyusunan APBN-Perubahan 2015 sebesar 5,8 persen, sama seperti asumsi nilai tukar yang diperkirakan tetap pada Rp11.900 per dolar AS.

"Kurs Rp11.900 kita bukan pesimistis tapi konservatif, karena meskipun nanti ada sentimen positif, dan current account deficit lebih baik, tapi 2015 masih ada normalisasi kebijakan moneter. Kita siap-siap kalau ada outflow, dan kurs yang terkena," katanya.

Sementara, untuk harga ICP minyak, Menkeu akan menetapkan asumsi baru dalam APBN-Perubahan 2015 yaitu pada kisaran 100 dolar AS-105 dolar AS, atau lebih rendah dari asumsi di APBN sebesar 105 dolar AS per barel.

"Untuk harga minyak, saya sudah minta kita lihat semua forecast. Tapi lebih baik kita bikin asumsi akan di bawah 105 dolar AS, bahkan di bawah 100 dolar AS, tapi ini masih awal," katanya.

Untuk penyusunan APBN-Perubahan 2015, Menkeu menjanjikan adanya pengalihan subsidi untuk belanja infrastruktur dan perlindungan sosial yang lebih produktif, serta efisiensi belanja agar tercipta ruang fiskal yang lebih memadai.

"Berapanya nanti bisa dilihat di APBN-Perubahan, karena untuk efisiensi kita tidak bisa memotong begitu saja. Tapi dengan kesadaran pemerintah untuk berhemat, harapannya ada penghematan dari belanja barang dan belanja modal non infrastruktur," ujarnya.