Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan berkomunikasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) terkait rencana mogok nasional sebagai reaksi atas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000.

Hal itu dikatakan Sofyan Djalil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menjawab pertanyaan wartawan terkait rencana mogok nasional Organda pada Rabu, 19 November 2014 karena kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

"Enggak lah (mogok nasional), kita akan komunikasi, kita akan bicarakan, Organda juga harus memikirkan kepentingan yang lebih besar," katanya.

Ia mengatakan, dengan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, maka subsidi dapat dialihkan kepada pembangunan infrastruktur. Dengan demikian akan menunjang perekonomian.

Selain itu, Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk kompensasi bagi masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM tersebut melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kompensasi yang diberikan, menurut Menko Perekonomian sebesar Rp200 ribu per bulan yang dialokasikan kepada 15,6 juta rumah tangga sasaran. Anggaran kompensasi tersebut untuk 2014 telah dialokasikan sebesar Rp6 triliun.

"Itukan anggaran yang sudah ada karena kompensasi itu, perlindungan yang buat subsidi ini ada Rp6 triliun yang dianggarkan tahun 2014," katanya.

Sebelumnya, seluruh pengusaha angkutan umum yang tergabung dalam Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) berencana melakukan mogok nasional pada Rabu (19/11) sebagai protes atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena Soerbakti usai mengikuti Musyawarah Kerja Nasional IV Organda 2014 di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000.

"Angkutan umum dan angkutan barang akan mogok secara nasional mulai pukul 00.00 WIB dan berlangsung selama satu hari penuh," katanya.