Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perindustrian menginginkan adanya Standar Nasional Indonesia yang dipatok untuk salah satu produk turun temurun khas Indonesia, yakni jamu.

"Kami ingin ada SNI jamu, yakni salah satu cara agar bisa membangun kualitas untuk kebijakan perlindungan konsumen, namun tidak sampai memberatkan industri," kata Dirjen Basis Industri Manufaktur Harjanto di Jakarta, Senin.

Harjanto mengatakan, pihaknya ingin membangun industri jamu yang bermutu dalam segi kualitas maupun teknologi untuk menghadapi tantangan pasar masa depan, di mana diperlukan intervensi dari pemerintah untuk mewujudkannya.

"Memang dibutuhkan pembinaan dari segi bisnis, agar bisa menjadi industri kreatif berbasis kearifan lokal. Komposisi jamu itu banyak, ke depan, jangan hanya bahan bakunya saja yang diekspor," kata Harjanto.

Harjanto menambahkan, dengan sertifikasi SNI, akan memberikan nilai tambah terhadap produk jamu yang diekspor, baik jamu tradisional, maupun suplemen makanan dan minuman.

Sayangnya, Harjanto melanjutkan, terdapat laporan dari Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP jamu) bahwa industri jamu masih belum bisa berkembang dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Mereka mengeluhkan adanya diskriminasi, di mana jika produk dari luar bisa menjabarkan kelebihan produk mereka sebebas-bebasnya, sementara untuk jamu, tidak bisa sebebas itu karena terganjal aturan," kata Harjanto.

Untuk itu, Harjanto akan berupaya untuk membuat industri jamu bisa tumbuh dan berkembang, hingga ke mancanegara dengan pembinaan yang akan diberikan pihak Kemenperin.

Diketahui, GP Jamu menemui Menperin Saleh Husin untuk meminta pembinaan dari pihak Kemenperin dan melaporkan perkembangan industri jamu saat ini.

Pertemuan yang digelar di kantor Menperin tersebut dihadiri oleh Menperin, Dirjen BIM Harjanto, Ketua Umum GP Jamu Charles Saerang, Ketua II Bidang Industri GP Jamu Putri K Wardani dan rombongan.