Jakarta (ANTARA News) - Kompetensi sebagian lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) belum bisa memenuhi standar pasar kerja karena fasilitas pendukung pendidikannya masih terbatas, kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Larso Marbun, Senin.

Ia mengatakan pemerintah dan instansi pendidikan belum bisa mengatasi masalah keterbatasan sarana penunjang kegiatan belajar di sebagian besar SMK.

Selain itu, ia menjelaskan, masih ada aturan yang menyebabkan bantuan pemerintah untuk sekolah kejuruan swasta terbatas meski pemerintah telah mengalokasikan dana untuk subsidi pendidikan.

"Kalau peraturan pembatasan penyaluran dana tersebut belum diubah, penyediaan sarana pada sekolah swasta menjadi sulit, sehingga tidak merata," katanya.

Ia menambahkan, waktu praktik yang sedikit juga menghambat siswa SMK mendalami kompetensi yang akan menjadi bekal mereka bekerja.

Larso menjelaskan pula bahwa sebagai sekolah yang mengarahkan siswanya ke bidang-bidang tertentu SMK sebaiknya mengurangi pengajaran yang bersifat teori dan memperbanyak praktik.

Masalah lain yang tidak kalah penting dalam pendidikan SMK, menurut dia, adalah ketidaksesuaian antara tenaga pengajar dengan bidang kejuruan sekolah.

"Kompetensi pengajar pada ilmu yang disampaikannya kepada para siswa juga berpengaruh pada proses pembentukan lulusan sebuah sekolah," katanya.

Semua itu, ia menjelaskan, perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK supaya tidak banyak lulusannya yang gagal bersaing di pasar kerja karena kompetensinya tidak sesuai dengan standar pasar kerja.