Yogyakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo harus menegakkan kedaulatan energi nasional dengan memberantas mafia migas dan pertambangan, kata Direktur Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta T Handono Eko Prabowo.

"Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus dapat membuktikan hal itu agar mendapatkan dukungan rakyat," katanya pada seminar Politik Subsidi Demi Siapa? di Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, Presiden Jokowi juga perlu melakukan diversifikasi harga dan produk bahan bakar minyak (BBM), sehingga sesuai dengan peruntukkannya, dengan desain subsidi hanya masyarakat menengah ke bawah.

"Presiden Jokowi juga perlu mengelola energi alternatif seperti LPG sebagai sumber energi penting, sehingga tidak hanya tergantung BBM. Pengolahan minyak perlu dilakukan secara mandiri dan tidak tergantung broker," katanya.

Terkait dengan rencana kenaikan harga BBM, ia mengatakan jika harga BBM dipaksakan naik akan memperparah daya beli masyarakat menengah ke bawah dan merangkaknya harga kebutuhan pokok sulit dikendalikan, yang berimplikasi pada banyak hal dan berdampak luas.

"Logika bahwa menaikkan harga BBM bersubsidi kemudian mengalihkan subsidi belum tentu sesuai dengan harapan. Tidak ada bukti empiris pencabutan subsidi BBM yang dialihkan dengan pemberian kompensasi membawa dampak signifikan pada kesejahteraan rakyat," katanya.

Rektor USD Johanes Eka Priyatma mengatakan seiring dengan terjadinya fluktuasi atau gejolak harga minyak dunia, pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit.

Menurut dia, jika harga dinaikkan untuk mengurangi subsidi, maka harga-harga komoditas lain ikut naik, biaya hidup semakin mahal menimpa semua lapisan masyarakat termasuk kelompok keluarga miskin dan rentan miskin.

"Hal itu menjadi tantangan bagi pemerintahan baru Jokowi-JK dalam membangun perekonomian Indonesia yang lebih baik dengan mengatasi permasalahan yang ada untuk menuju masyarakat yang lebih berkeadilan, sejahtera, dan bermartabat," kata Eka.