Medan (ANTARA News) - Penolakan Serikat Pekerja PT. Indonesia Asahan Aluminium (persero) atau Inalum untuk memasok listrik ke PT.Perusahaan Listrik Negara meluas ke serikat pekerja lainnya dan tokoh masyarakat Kabupaten Batubara.

"Penolakan serikat pekerja lainnya, termasuk dari perusahaan mitra kerja Inalum dan tokoh masyarakat Kabupaten Batubara tercetus dalam rapat membahas soal wacana Pemerintah yang meminta Inalum memasok tambahan listrik lagi ke PLN sebanyak 210 MW (megawatt) dari 90 MW sejak 2004 di Batubara," kata Ketua PUK Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin PT Inalum, M Ridwan, di Medan, Senin.

Berbagai elemen menolak tegas pemberian pasokan energi listrik sebesar 210 MW kepada PT PLN karena pasokan itu akan mengganggu kinerja perusahaan Inalum yang otomatis merugikan perusahaan dan karyawan bahkan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Batubara tempat industri itu berusaha.

Penolakan itu antara lain disampaikan Ketua dan Sekretaris DPC SP LEM Batubara, Daswirman Damanhuri dan Joko Susilo, sejumlah mitra kerja dan tokoh masyarakat Sei Suka Batubara, Syahyudin.

Menurut Ridwan, pasokan listrik hingga 300 MW bisa mengancam dan bahkan menghentikan 50 persen operasional di PT Inalum yang dampaknya mengancam kelangsungan kinerja 2000-an orang karyawan Inalum dan puluhan ribu pekerja dari usaha mitra kerja perusahaan BUMN itu.

Meskipun manajemen Inalum memberi sinyal tidak ada PHK (pemutusan hubungan kerja), tetapi kondisi itu mengkhawatirkan karyawan karena secara logika bagaimana bisa perusahaan terus mempertahankan karyawan yang tidak produktif.

"Harusnya BUMN baru seperti Inalum didukung penuh. Bukan menjadi tumbal PLN yang terus tidak bisa meningkatkan kinerjanya," katanya.

Apalagi, nyatanya tambahan listrik untuk PLN itu diinformasikan untuk kepentingan industri, hotel, mal dan perumahan elite yang kebutuhannya sangat besar.

Sementara Inalum yang kalau dipaksa memasok listrik ke PLN juga akan terancam kena penalti dari perusahaan yang sudah menandatangani kontrak kerja (ekspor dan dalam negeri).

Belum lagi, soal biaya yang dikeluarkan Inalum dimana untuk menghidupkan satu tungku perlu biaya 250 ribu dolar AS.

"Bayangkan, kalau 300 MW yang diambil listrik yang akan menghentikan 240 tungku. Berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan lagi tungku itu," katanya.

SP Inalaum, kata dia, berharap Presiden Jokowi (Joko Widodo) bisa arif menyikapi krisis listrik di Sumut tanpa membebani perusahaan BUMN yang baru tumbuh.

Tokoh masayarakat Batubara, Syahyuddin, menegaskan, keharusan Inalum menambah pasokan ke PLN akan merugikan masyarakat dan Pemkab Batubara yang masih perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk bisa berkembang,

"Semoga Presiden melihat dampak jauh ke depan soal pemberian listrik ke PLN itu dan tidak melanjutkan wacana itu," katanya.