Jakarta, 10/11 (Antara) - Komisi X DPR RI meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) untuk mendorong industri olahraga di Indonesia karena dapat membuka peluang tenaga kerja baru dan menguntungkan pemerintah.

"Terlebih industri olahraga bisa berdampak pada pariwisata olahraga yang tentu efeknya menguntungkan pemerintah," ujar Pimpinan Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam saat rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah tokoh olahraga di Jakarta, Senin.

Menurut dia, salah satu peluang dalam pariwisata olahraga yang bisa dikembangkan di Indonesia yakni olahraga laut.

"Sektor laut menjadi potensi mengingat Indonesia memiliki laut luas dan indah. Pemerintah saat ini juga tengah konsentrasi di bidang kemaritiman sehingga bisa berkesinambungan," katanya.

Dengan majunya industri olahraga, lanjut dia, pihaknya berharap olahraga di Indonesia tidak lagi mengandalkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena sudah bisa hidup sendiri.

"Justru ke depan, dari sektor ini pemerintah mendapat masukan pajak. Dengan demikian, olahraga tidak akan membebani pemerintah, malah olahraga membantu pemerintah," kata legislator asal Malang, Jawa Timur tersebut.

Selain membahas industri olahraga, pertemuan tersebut juga mendengarkan sejumlah masukan dari tokoh-tokoh, yakni Anton Sanjoyo, Tommy Apriantono dan Hasan Abdul Gani.

Dalam kesempatan itu, Hasani Abdul Gani memberi masukan agar DPR RI melakukan reformasi izin keramaian polisi tentang Juklak Kapolri: juklak/28/VII/1991, yang dinilainya sangat memberatkan pelaksana olahraga karena biaya untuk polisi lebih besar daripada biaya pelaksanaannya.

Sedangkan, tokoh lainnya, Anton Sanjoyo mengharapkan DPR RI mendorong pemerintah sampai dengan pemerintah di tingkat daerah menyiapkan ruang terbuka hijau untuk olahraga, bahkan pusat olahraga seperti Gelora Bung Karno di Jakarta.

Tidak itu saja, prestasi atlet Indonesia saat ini menjadi sorotan dan dianggap sulit mencapai puncak akibat tidak persiapan awal di jenjang sekolah, mulai tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi.

Di samping itu, adanya pembajakan-pembajakan atlet antarprovinsi dalam rangka Pekan Olahraga Nasional (PON) dinilai hanya membuat prestasi di seputar lokal saja, bukan di tingkat Asia Tenggara atau bahkan Asia.

Mewakili Komisi X, Ridwan Hisjam mengaku segera berkoordinasi dan membicarakannya dengan kementerian terkait demi kemajuan olahraga Indonesia.

"Secepatnya kami berdiskusi dengan Menpora Imam Nahrawi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, serta Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir," katanya.