Pemprov DKI gandeng Belanda bangun infrastruktur maritim
5 November 2014 20:01 WIB
ilustrasi Pembangunan Pelabuhan New Priok Nelayan melintasi pembangunan Pelabuhan Kalibaru atau New Priok di Jakarta Utara, Selasa (2/9). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Belanda untuk membangun infrastuktur maritim dan sanitasinya demi menanggulangi peningkatan permukaan air laut.
"Permukaan laut di Jakarta semakin tinggi sehingga pembangunan infrastruktur laut harus dimulai. Untuk itu, kami bekerja sama dengan Pemerintah Belanda untuk mengatasi infrastruktur laut termasuk sanitasi," kata Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Pemprov DKI Sutanto Soehodho di Jakarta, Rabu.
Sutanto mengatakan alasan Pemprov DKI menggandeng Belanda adalah karena "Negeri Kincir Angin" itu memiliki kondisi geografis yang sama dan berpengalaman menangani kondisi permukaan air laut yang lebih tinggi.
Infrastuktur yang akan diperbaiki atau dibangun adalah pelabuhan, pemecah gelombang, dan jika memungkinan pengurukan pantai atau reklamasi.
"Infrastuktur laut yang akan diperbaiki adalah pelabuhan, pemecah gelombang untuk abrasi dan jika memungkinkan juga reklamasi," ujarnya.
Kerja sama antarpemerintah tersebut dijembatani oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta akan melibatkan perusahaan swasta Belanda.
Kerja sama pembangunan infrastruktur maritim itu akan menjadi percontohan di Indonesia dan akan dilakukan selama lima tahun.
Ia mengatakan kerja sama itu penting untuk dilakukan karena ketinggian permukaan air laut Jakarta dalam 10 tahun akan bertambah satu hingga 1,5 meter.
"Dalam kurun waktu 10 tahun permukaan air laut Jakarta meninggi satu sampai 1,5 meter. Jika dibiarkan akan sangat berbahaya karena sebenarnya dataran Jakarta lebih rendah dari lautnya," katanya.
"Permukaan laut di Jakarta semakin tinggi sehingga pembangunan infrastruktur laut harus dimulai. Untuk itu, kami bekerja sama dengan Pemerintah Belanda untuk mengatasi infrastruktur laut termasuk sanitasi," kata Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Pemprov DKI Sutanto Soehodho di Jakarta, Rabu.
Sutanto mengatakan alasan Pemprov DKI menggandeng Belanda adalah karena "Negeri Kincir Angin" itu memiliki kondisi geografis yang sama dan berpengalaman menangani kondisi permukaan air laut yang lebih tinggi.
Infrastuktur yang akan diperbaiki atau dibangun adalah pelabuhan, pemecah gelombang, dan jika memungkinan pengurukan pantai atau reklamasi.
"Infrastuktur laut yang akan diperbaiki adalah pelabuhan, pemecah gelombang untuk abrasi dan jika memungkinkan juga reklamasi," ujarnya.
Kerja sama antarpemerintah tersebut dijembatani oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta akan melibatkan perusahaan swasta Belanda.
Kerja sama pembangunan infrastruktur maritim itu akan menjadi percontohan di Indonesia dan akan dilakukan selama lima tahun.
Ia mengatakan kerja sama itu penting untuk dilakukan karena ketinggian permukaan air laut Jakarta dalam 10 tahun akan bertambah satu hingga 1,5 meter.
"Dalam kurun waktu 10 tahun permukaan air laut Jakarta meninggi satu sampai 1,5 meter. Jika dibiarkan akan sangat berbahaya karena sebenarnya dataran Jakarta lebih rendah dari lautnya," katanya.
Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
Tags: