Pekanbaru (ANTARA News) - Legislator DPRD Riau menyayangkan BUMD yang ditunjuk mengelola ladang minyak Blok Siak, Riau Petroleum belum ada persiapan untuk bekerja menjelang habisnya kontrak PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di lokasi itu, 27 November mendatang.

"Chevron telah menyerahkan pengelolaan Bok Siak ke Pertamina kemudian diberikan ke Riau Petroleum, namun sampai saat ini belum ada titik terangnya dalam melakukan tugas yang diberikan. Kita ingin agar kesempatan ini jangan disia-siakan," kata Ketua Komisi D DPRD Riau, Erizal Muluk di Pekanbaru, Senin.

Menurutnya, hal ini juga kan menimbulkan keraguan di pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan lainnya seperti Blok Rokan yang juga akan habis kontraknya tujuh tahun lagi. Jika pada 27 November nanti tidak juga bekerja, yang rugi tidak hanya Riau saja, tapi juga Indonesia karena produksi terhenti.

"Kita akan memanggil dinas terkait dan direksi Riau Petroleum untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi. Bisa saja nanti merekomendasaikan direktur diganti jika tidak ada juga tindakan," ujarnya.

Dia mengatakan, Riau Petroleum telah mendapatkan perintah mengelola Blok Siak sejak 18 Agustus 2014. Sementara CPI sendiri telah memperpanjang pengelolaan selama 2x6 bulan sejak 27 November 2013 menunggu persiapan yang akan melanjutkan ladang minyak dengan produksi dua ribu barrel per hari itu.

Hal tersebut disampaikan Erizal ketika menerima aspirasi dari Forum Minyak Riau yang diketuai Syamsuhar yang meminta kepada DPRD Riau untuk merekomendasikan perombakan direksi Riau Petroleum.

"Segera rombak manajemennya, kita perhatikan sejak enam bulan sampai sekarang tidak ada tindakannya. Kami lewat Siak Golf setiap hari, kita prihatin jika ini dibiarkan terus. Jika tidak ada yang lain, kita sanggup mengelolanya. Kami punya tenaga S2 dan S3 serta berpengalaman paling kurang 25 tahun. Untuk mengurusnya 50 orang cukup, kami bahkan punya ratusan," terang Syamsuhar.

Ditanyakan apakah ada sponsor tertentu untuk menuntut hal itu, dia membantahnya karena ini murni dilakukan atas dasar keprihatinan tidak dimanfaatkannya Sumber Daya Alam Riau. (*)