Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat Andriansyah menilai jika kenaikkan BBM bersubsidi juga berlaku untuk angkutan umum, maka desa tak akan mempunyai angkutan lagi.

"Kalau dikenakan juga ke angkutan umum, maka akan membuat angkutan umum ini punah, apalagi di perdesaan yang tingkat ekonominya rendah, biaya pendidikan nol tapi biaya transportasi tinggi," kata Andriansyah di sela-sela serah terima jabatan Menteri Pehubungan di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan, jika ongkos transportasi naik, maka masyarakat akan lebih memilih kendaraan pribadi atau ojek.

"Penumpangnya enggak ada karena orang lebih memilih kendaraan pribadi, malah memicu angkutan ilegal naik mobil pribadi bersama dan patungan (iuran)," katanya.

Andriansyah mencontohkan di Denpasar dan di beberapa daerah di Jawa Timur, seperti Kediri sudah tidak ada lagi angkutan umum.

"Angkutan umum ini sangat dibutuhkan masyarakat kecil, kalau kenaikkannya disamakan dengan kendaraan pribadi, kita enggak bisa beroperasi," kata dia.

Dia menjelaskan kenaikkan BBM bersubsidi akan mendongkrak biaya operasional sampai 35-40 persen, sementara BBM menyumbang komponen tarif 30-40 persen.

"Hari ini BBM naik, besok biaya operasional sudah naik, enggak ada waktu penyesuaian lagi. Yang terpukul itu sektor transportasi darat," katanya.

Untuk itu, dia meminta kepada pemerintah untuk tidak menaikkan BBM bagi angkutan umum karena alokasi APBN untuk subsidi BBM angkutan umum hanya tiga persen.

Dia mengklaim alokasi tersebut tidak akan mengganggu penerimaan subsidi yang diberikan dan menjamin alokasi BBM bersubsidi tersebut tidak akan "bocor" atau disalahgunakan.