Jakarta (ANTARA News) - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengharapkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bisa menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah sentimen perlambatan global.

"Pekerjaan rumah (PR) pemerintahan saat ini yakni menjaga ekonomi agar tetap stabil agar kinerja emiten Indonesia dapat mencapai targetnya," ujar Direktur Utama BEI Ito Warsito di Jakarta, Rabu.

Ia menilai kinerja fundamental perusahaan tercatat atau emiten di BEI tergantung pada kondisi perekonomian secara keseluruhan, kalau perekonomian melemah maka tidak bisa diharapkan kinerja emiten akan kuat.

Ia menambahkan bahwa dengan kinerja emiten yang positif maka minat investor untuk menginvestasikan dananya ke pasar modal domestik akan tinggi, dan bisa mendorong pertumbuhan industri pasar modal Indonesia.

"Investor global selalu membandingkan kinerja emiten suatu negara dengan negara lainnya dan kondisi ekonomi sebagai acuan investasinya," ucapnya.

Menurut Ito Warsito, salah satu cara untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil yakni dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secepatnya.

"Kenaikan harga BBM hal yang tidak bisa dihindari, makin lama kenaikannya maka pengaruhnya akan semakin buruk dan akan mengganggu kinerja perekonomian domestik," katanya.

Ia menambahkan bahwa dengan dinaikannya harga BBM bersubsidi maka perbaikan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia akan berkelanjutan dan berimbas pada penguatan mata uang rupiah terhadap dolar AS.

"Pelemahan rupiah karena ketidakberanian pemerintah untuk menaikan BBM sejak 2012 lalu. Penaikan harga BBM akan membuat defisit fiskal kita berkurang, defisit APBN dan defisit transaksi berjalan Indonesia. Itu adalah kunci yang mempengaruhi, kalau defisit itu membaik, nilai tukar kita akan membaik," ucapnya.

Kendati demikian, lanjut Ito Warsito, penaikan BBM bersubsidi juga tidak langsung dapat membuat kinerja ekonomi membaik dengan sendirinya. Dana yang tadinya digunakan untuk subsidi BBM harus dialihkan ke sektor produktif.

"Kalau kita liat, Pak Jokowi bilang akan digunakan untuk peningkatan infrastruktur, itu harus benar-benar riil ke sana, jangan sampai digunakan untuk anggaran tidak produktif," katanya.