Jakarta (ANTARA News) - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno mengatakan sedang mempersiapkan calon untuk mengisi jabatan direktur utama beberapa badan usaha milik negara (BUMN) yang masih kosong.

Dia mengaku sudah meminta usul dari para deputi untuk menentukan penjabat Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pengganti Arief Yahya, yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pariwisata.

"Penggantian Dirut Telkom akan ditentukan secepatnya, akan diputuskan lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS). Saya sudah minta para Deputi memberikan usulan nama pengganti Arief Yahya," kata Rini di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Senin.

Rini mengatakan penentuan Direktur Utama baru Telkom diharapkan dapat terealisasi dalam satu bulan ke depan.

Menurut dia, pergantian Direktur Utama BUMN harus cepat dilakukan agar tidak sampai menganggu kinerja perusahaan.

"Saya harapkan sih tidak sampai terganggu. Direksi BUMN merupakan satu kesatuan sehingga jika ada Dirut yang lowong selalu ada pengganti secara otomatis meskipun waktunya terbatas," ujar Rini.

Selain Telkom, posisi Direktur Utama BUMN lain yang harus segera diisi adalah posisi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang ditinggalkan Ignasius Jonan yang menjadi Menteri Perhubungan dan posisi Direktur Utama PT Pindad setelah Sudirman Said menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Jabatan Direktur Utama PT Pertamina juga kosong sejak ditinggalkan Karen Agustiawan 1 Oktober 2014.

Khusus PT KAI, Rini mengatakan pergantian direktur utama akan dilakukan secepatnya mengingat KAI merupakan penyedia transportasi publik yang penting.

"Posisi Dirut menjadi hal yang utama sebagai penangungjawab layanan perusahaan. Saya juga sudah minta kepada komisaris KAI untuk memasukkan nama calon lengkap dengan latar belakangnya untuk saya pelajari," ujar perempuan yang lahir di Maryland, Amerika Serikat, pada 9 Juni 1958.

Sementara soal Pertamina, Rini mengatakan bahwa penunjukan pemimpin perusahaan itu mesti dilakukan dalam waktu dekat.

"Plt (pelaksana tugas) Dirut Pertamina hanya berlaku 1 bulan sejak 1 Oktober 2014. Jadi dalam waktu dekat harus ditetapkan," kata Rini, yang setelah dilantik menjadi menteri langsung bertemu dengan empat Deputi Kementerian dan Staf Ahli Kementerian BUMN.

Rini juga mengatakan bahwa dia akan membicarakan penetapan pemimpin perusahaan-perusahaan negara itu dengan Menteri Sekretaris Negara dan kemudian membahasnya dengan Presiden Joko Widodo.