Martapura (ANTARA News) - Ratusan ton ikan di keramba jaring apung milik petani di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan mati akibat kehabisan oksigen sehingga petani mengalami kerugian miliaran rupiah.

Salah seorang pemilik keramba Samsul Daulah di Martapura, Senin mengatakan, penyebab kematian ratusan ton ikan karena distribusi air Waduk Riam Kanan dihentikan PLN.

"Makanya kami datang ke kantor PT PLN Kalselteng di Banjarbaru meminta pertanggungjawaban karena petani rugi miliaran rupiah," ujar Samsul yang didampingi belasan petani ikan.

Disebutkan, kerugian yang dialami setiap petani mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh ikan jenis nila dan bawal di dalam keramba jaring apung mati mendadak.

Kematian ikan konsumsi yang dipelihara ratusan petani dalam ribuan keramba jaring apung tersebar di dua kecamatan yakni Kecamatan Karang Intan dan Kecamatan Aranio.

"Akibat kehabisan oksigen dan mati secara mendadak, seluruh ikan dalam keramba tidak bisa diselamatkan lagi sehingga ratusan petani merugi. Total mencapai miliaran rupiah," ucapnya.

Ia mengatakan, PLN Kalselteng selaku pengelola waduk yang dijadikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Ir PM Noor harus bertanggungjawab atas kematian ratusan ton ikan tersebut.

Dijelaskan, air limpasan PLTA ke aliran Sungai Riam Kanan merupakan sumber air bagi ribuan keramba jaring apung yang dikelola ratusan petani ikan pada dua kecamatan tersebut

"Kami sayangkan, penghentian distribusi air mendadak Rabu (22/10) dan Kamis air sudah tidak mengalir sehingga jutaan ikan nilai dan bawal mati kehabisan oksigen," ungkapnya.

Ditekankan, penghentian distribusi air limpasan PLTA seharusnya melalui pemberitahuan sejak jauh-jauh hari sehingga petani bisa memanen ikan lebih cepat dan dalam kondisi hidup.

"Surat dari PLN menyebutkan, distribusi air dihentikan Oktober 2014 tanpa tanggal, ternyata 23 Oktober distribusi dihentikan mendadak," ujar Kades Awang Bangkal Barat Ruspandi.

Manager Bidang Pembangkit PT PLN Kalselteng Anang Wijayanta mengakui, pihaknya melakukan pola buka tutup saluran limpasan air PLTA agar bisa membagi kebutuhan air.

"Air waduk harus kami bagi antara kebutuhan PLTA dan di lepas ke sungai sehingga dilakukan buka tutup dan kami akan mengambil langkah cepat sebagai solusi masalah," ujarnya.

Terkait pertanggungjawaban atas kerugian petani, ia tidak berkomentar tetapi akan menyampaikan tuntutan ke pimpinan sebagai pengambil setiap kebijakan di lembaga itu. (*)