Jakarta (ANTARA News) - Delapan perempuan yang menduduki kursi Kabinet Kerja merupakan pengakuan kesetaraan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap kemampuan perempuan di Indonesia.

Demikian disampaikan Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan dan Politik Yudha Irlang saat dihubungi di Jakarta, Senin.

"Ini sesuatu yang membanggakan, ada kesadaran bahwa kemampuan perempuan tidak diragukan oleh Presiden dan Wapres Jokowi-JK, di samping ini adalah milenium kedua, yakni eranya perempuan," kata Yudha Irlang.

Yudha mengakui, Presiden Jokowi tidak pernah bertemu dengan para aktivis perempuan untuk berdiskusi, namun komitmennya menaruh perempuan di delapan kursi menteri dinilai sebagai keputusan yang berani.

"Keberanian Jokowi untuk mengekspresikan bahwa perempuan itu setara, itu pengakuan terhadap perempuan. Tinggal sekarang bagaimana para menteri perempuan itu menjawab tantangan Jokowi," kata Yudha.

Menurut Yudha, para menteri perempuan perlu membuktikan bahwa kemampuan mereka memimpin lembaga negara sama baiknya dengan para pemimpin laki-laki.

Namun, lanjut Yudha, dengan pengalaman yang dimiliki para menteri perempuan yang dipilih Jokowi-JK, ia merasa yakin bahwa lembaga yang mereka pimpin bisa lebih memajukan Indonesia.

"Yang perlu diingat adalah, mereka saat ini menjadi menteri, mereka memimpin sebuah lembaga yang tidak hanya diperuntukan bagi perempuan, namun seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga laki-laki," kata Yudha.

Delapan menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi dan Menteri BUMN Rini Mariani Semarno.

Kemudian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanan Yambise.