Jakarta (ANTARA News) - Menyusul surat Presiden Joko Widodo terkait nomenklatur perubahan struktur kementerian, terutama pemisahan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pimpinan DPR RI mendapat masukan dari berbagai kalangan, termasuk rektor-rektor.

Untuk merespon masukan dari para rektor itu, Pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan dari Kementerian Kehutanan, serta pengamat ekonomi.

Pertemuan tertutup yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Terlihat hadir dalam rapat itu Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Naim, Sekretaris Ditjen Dikti Kemendikbud Patdono, staf dari Kemendikbud Hadi Wahyuono, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini, serta perwakilan Kementeriian Kehutanan Bambang Soepriyatno.

"Sudah banyak rektor yang menghubungi pimpinan DPR dan mempertanyakan peleburan dua kementerian itu. Mereka berpendapat seharusnya pendidikan itu bersinergi mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi," kata Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

Atas perubahan beberapa nomenklatur kementerian, Agus mengatakan pimpinan DPR secara maraton akan membahas hal itu. Pembahasan yang dijadwalkan akan selesai 27 Oktober itu akan melibatkan pakar hukum tata negara.