Beijing (ANTARA News) - Menteri keuangan se-Pasifik memulai pembicaraan untuk membahas cara untuk merangsang ekonomi global, yang telah menunjukkan tanda-tanda perlambatan, Rabu.

Pertemuan para menteri keuangan atau wakilnya dari 21 anggota ekonomi forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik muncul menjelang pertemuan puncak tahunan APEC pada bulan November mendatang.

Menteri Keuangan Tiongkok Lou Jiwei secara resmi membuka pertemuan di Diaoyutai State Guesthouse di bagian barat Beijing dengan mendesak negara anggota APEC untuk memperkuat.

"Koordinasi diperlukan untuk mempromosikan pemulihan ekonomi yang kuat dan pembangunan berkelanjutan," ujar Jiwei seperti dilansir Kantor Berita Korea Selatan Yonhap.

Dalam sambutannya, Wakil Perdana Menteri Tiongkok Zhang Gaoli memperingatkan bahwa pemulihan ekonomi dunia akan tetap sulit dengan risiko yang tidak menguntungkan.

"Dampak yang mendalam dari krisis keuangan internasional belum dihapus sepenuhnya. Anggota ekonomi harus meningkatkan kelangsungan kebijakan makro ekonomi masing-masing dan ketahanan terhadap berbagai risiko," tambah Gaoli.

Sementara pertumbuhan ekonomi AS tampaknya semakin mantap, sedangkan Tiongkok mengalami perlambatan, kekhawatiran tentang terjadinya kembali resesi di Eropa, ancaman global pandemi Ebola dan perlawanan Negara Islam (IS) telah membayangi pemulihan ekonomi global yang lemah.

Dana Moneter Internasional (IMF) baru-baru ini memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini menjadi 3,3 persen dari 3,4 persen.

Minggu ini, Tiongkok melaporkan pertumbuhan sebesar 7,3 persen pada kuartal ketiga tahun ini, menandai ekspansi paling lambat sejak krisis keuangan global 2008.

Menteri Keuangan Korea Selatan Choi Kyung-hwan juga turut serta dalam pertemuan para menteri keuangan APEC dan diperkirakan akan mengadakan beberapa pembicaraan bilateral dengan para timpalannya, kata seorang pejabat Seoul.

Anggota ekonomi APEC terdiri dari Australia, Brunei, Kanada, Chili, Tiongkok, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat dan Vietnam, demikian Yonhap melaporkan.

(A045/A050/H-AK)