Jakarta (ANTARA News) - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), AP Batubara, mendukung dengan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyerahkan nama calon menterinya ke diteliti oleh KPK dan PPATK dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih.

Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (PDIP) itu mengatakan hal tersebut menjawab pers di Jakarta, Selasa, sambil mengatakan, langkah Jokowi dalam menyiapkan calon anggota kabinetnya sudah tepat.

"Apa yang dilakukan Jokowi sudah tepat. Kalau KPK mengembalikan nama calon menterinya, karena dinilai berpeluang terindikasi korupsi, Jokowi harus mencari nama lain yang bebas korupsi," kata AP Batubara.

Sesepuh PDIP itu mengatakan, calon anggota Kabinet Jokowi tidak harus seorang tokoh yang terkenal, tetapi yang diperlukan untuk menjadi menteri adalah orang bersih dan bekerja secara profesional.

"Kalau ada nama yang ditolak KPK, kami masih banyak memiliki orang bersih yang layak jadi menteri," ujar AP Batubara.

Dia meyakini, sosok yang nantinya diajak masuk kabinet bebas dari kasus korupsi. Selain itu, orang yang akan dijadikannya sebagai menteri, adalah orang pintar, tak mungkin salah pilih menteri.

Ketika menanggapi kritik Partai Gerindra yang mempertanyakan langkah Jokowi menyerahkan nama calon menterinya ke KPK, AP Batubara mengatakan, parpol lain tak berhak menghalangi langkah Jokowi dalam menentukan kabinetnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik Presiden Joko Widodo yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses seleksi menteri. "Nama yang ada tak perlu dikirim-kirim ke KPK karena akan mempengaruhi urusan ketatanegaraan," katanya.(*)