Jakarta (ANTARA News) - PDI Perjuangan menunggu pengumuman nama para menteri yang akan mengisi kabinet di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kewenangan itu (calon menteri) ada di Presiden Joko Widodo, dan partai politik tidak memiliki wewenang penentuan kursi menteri," kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, usai pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Gedung MPR, Jakarta, Senin.

Jokowi maju ke Pemilu Presiden 2014 dengan PDI Perjuangan sebagai kendaraan politiknya.

Puan mengatakan, PDI Perjuangan juga tidak ikut campur mengenai pelibatan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam seleksi calon menteri.

Menurut dia Jokowi-JK masih menyeleksi nama-nama calon menteri yang dikirimkan KPK dan PPATK yang memenuhi aspek bersih.

"Saya tidak tahu (prosesnya), menunggu waktu dari Pak Jokowi," ujarnya.

Dia menjelaskan dirinya belum diberitahukan mengenai nama-nama hasil penelitian rekam jejak KPK dan PPATK yang telah diserahkan lembaga tersebut kepada Jokowi.

Jokowi mengatakan akan melibatkan peran KPK dan PPATK untuk menjaring oarang yang akan membantunya di pemerintahan.

Sementara itu Ketua Tim Transisi Jokowi-JK, Rini Mariani Soemarno, dan timnya menyerahkan nama-nama calon menteri ke KPK untuk diteliti rekam jejaknya pada Jumat (17/10).

Dan KPK sudah menyerahkan hasil penelusuran rekam jejak nama-nama calon menteri itu kepada Presiden Jokowi pada Minggu (19/10).

Postur kabinet Jokowi-JK tetap 33 kementerian dengan empat menteri koordinator yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Kementerian Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya.

Komposisi menterinya terdiri atas 18 nama berlatar belakang profesional dan 15 nama dari partai politik.