Jakarta (ANTARA News) - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Robby Arya Brata membantah dirinya adalah titipan pemerintah meski berkarir di Sekretaris Kabinet (Setkab).

"Semua orang yang kenal saya akan menyimpulkan saya bukan orang (Presiden) SBY karena selama ini saya banyak mengkritik pemerintah," kata Robby saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Hari ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Amir Syamsuddin yang merupakan ketua panitia seleksi capim KPK menyerahkan dua nama yaitu Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretaris Kabinet Robby Arya Brata kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dua nama yang lolos seleksi capim KPK.

Presiden SBY juga langsung menyerahkan kedua nama tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalani tes uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

"Silahkan buktikan sendiri (kalau saya titipan). Saya ini maju didorong oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat. Saya awalnya tidak mendaftar karena agak pesimis dengan proses seleksinya dan last minute orang itu mendorong saja. Mereka itu prihatin karena menurut mereka yang mendaftar kala itu predikatnya agak diragukan. Pokoknya misi saya kalau jadi pimpinan KPK tidak ada lagi anggota dewan yang ditangkap karena sistemnya sudah berintegritas," tambah Robby.

Robby pun mengaku tidak gentar harus berhadapan dengan para politisi di DPR maupun harus berkompetisi dengan calon petahana Busyro Muqoddas.

"Saya ini tidak punya partai, tidak kenal dengan politisi, kalau dari semua calon itu ibaratnya kalau perawan saya ini perawan tingting yang belum disentuh banyak orang. Saya tidak pernah bersentuhan dengan politik," jelas Robby.

Ia bahkan mengusulkan untuk melakukan debat terbuka di Komisi III agar masyarakat dapat menyaksikan debat tersebut.

"Jangan seperti sekarang ini dipanggil satu-satu dan relatif tertutup. Dihadapkan saja dua orang ini dengan pertanyaan yang sama yang bisa dilihat seluruh masyarakat. Lebih seru dan bagi media juga lebih menarik," ungkap Robby.

Namun Robby bila terpilih sebagai pimpinan KPK juga berharap dapat menambah jumlah penyidik.

"Masyarakat juga harus mengerti KPK itu selama ini kerja cukup serius dengan keterbasan yang dimiliki yaitu 60 penyidik. Padahal kasus-kasus yang masuk dalam setahun dalam datanya pernah saya baca itu bisa sampai 8.000-an berarti sebulan bisa ratusan yang masuk. Nah jumlah itu kan tidak rasional dengan penyidiknya. Jadi pemerintahan selanjutnya kalau punya komitmen dalam pemberantasan korupsi yang harus dilakukan adalah menambah penyidik dan anggaran," tegas Robby.

Robby Arya Brata adalah pria kelahiran Solo, 9 April 1965 dan meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Padjajaran. Ia melanjutkan sekolah di Victoria University of Wellington New Zealand dengan meraih Magister Public Policy dan selanjutnya menyelesaikan pendidikan doktoral di Australian National University.

Robby pernah menjadi analis Hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 1993-1995, pelaksana tugas Kepala Bagian HTN dan Han Sekretaris Kabinet 2000-2006, Asisten Kepala Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Birokrasi 2008-2010, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Pasca-Sarjana 2008-sekarang dan Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretaris Kabinet 2011-sekarang.

Busyro dan Robby, lolos dari tes wawancara pansel yang juga diikuti empat kandidat lain yaitu mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah I Wayan Sudirta, jurnalis dan advokat Ahmad Taufik, dosen hukum Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting dan spesialis perencanaan dan anggaran Biro Rencana Keuangan KPK Subagio.

Proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2014-2018 diawali dengan seleksi administrasi yang diikuti 104 pendaftar dan lulus sebanyak 64 orang. Selanjutnya seleksi makalah diikuit 64 calon, namun yang hadir dan mengikuti kegiatan seleksi sebanyak 59 peserta dan meluluskan sebanyak 11 orang.

Seleksi "profile assessment diikuti 11 peserta dan yang lulus sebanyak enam orang calon dan diikuti oleh enam orang calon hingga terpilih dua calon yang disampaikan ke Presiden SBY.

Pansel diketuai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin dengan didukung delapan anggota yaitu mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua, pimpinan KPK jilid I, Erry Riyana Hardjapamekas, Mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Farouk Muhammad, Direktur Jendral Hak Asasi Manusia Kemenkumham, Harkristuti Harkrisnowo, Sosiolog Imam Prasodjo, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Komarudin Hidayat, akademisi dan praktisi bisnis Universitas Indonesia, Rhenald Kasali dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Widyo Pramono. (D017/F003)