Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Suryadharma Ali diharapkan hadir dalam Muktamar VIII PPP di Surabaya, Jawa Timur, 15--18 Oktober 2014, kata wakil ketua umum partai berlambang Kabah itu, Emron Pangkapi.

"Kehadiran Pak Suryadharma beserta kelompoknya sangat penting pada mukmatar di Surbaya," ujarnya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, keputusan pelaksanaan Muktamar VIII PPP ditetapkan dalam rapat koordinasi antara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan DPP PPP di Jakarta, Sabtu (11/10), yang dihadiri sebanyak 26 DPW.

Emron berharap, Suryadharma dan kelompoknya dapat hadir pada muktamar untuk melakukan musyawarah sebagai musyawarah dan pengambilan keputusan tertinggi di PPP.

Suryadharma pada 10 September 2014 dipecat oleh kalangan DPP PPP berkaitan dengan penetapan status tersangka mantan Menteri Agama (Menag) itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana haji.

Pada muktamar di Surabaya, Emron berharap, Suryadharma juga dapat menyampaikan laporan pertanggungjawabannya sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2010--2014.

"Forum mukmatar ini akan menjadi sarana islah untuk mengakhiri perbedaan pendapat di internal partai," katanya.

Melalui forum muktamar juga, menurut dia, PPP akan menentukan arah dan kebijakan partai menuju masa depan.

Namun, ia menilai, jika Suryadharma berhalangan hadir, maka dia dapat mengirimkan naskah laporan pertanggungjawabannya secara tertulis sehingga dapat dibacakan oleh pimpinan yang lain.

"Mazhab yang dianut PPP adalah kolektif kolegial. Laporan pertanggungjawaban ini tidak hanya dilimpahkan kepada Pak Suryadharma, tapi juga kepada pengurus lainnya," katanya.

Emron menegaskan, laporan pertanggungjawaban dari ketua umum ini merupakan agenda utama dalam pelaksanaan muktamar, sehingga kehadiran Suryadharma Ali sangat dinantikan.

Sekretaris Jenderal DPP PPP Muhammad Romahurmuziy secara terpisah menjelaskan, pelaksanaan muktamar di Surabaya sah dan sesuai amanah anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Ia menjelaskan, dalam AD/ART partai, muktamar sah dilaksanakan jika dihadiri lebih dari separuh pengurus DPW PPP.

"Keputusan muktamar di Surabaya disetujui oleh 26 dari 33 pengurus DPW sehingga jauh malampaui korum," katanya.

Romahurmuziy menambahkan, pelaksanaan muktamar di Surabaya waktunya mendadak sehingga belum ada calon ketua umum yang muncul, tapi hal itu bisa muncul pada forum muktamar. (*)