Jakarta (ANTARA News) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mempertimbangkan tawaran dari presiden terpilih Joko Widodo untuk mendapat satu kursi menteri dalam kabinet pemerintahan mendatang.

"Kalau Pak Jokowi memberikan tawaran kepada PPP untuk mendapatkan satu kursi menteri di kabinet, itu adalah penghargaan bagi PPP," kata Wakil Ketua Umum PPP, Hasyrul Azwar di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Hasrul mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Presiden terpilih Joko Widodo di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10).

Menurut Hasrul, PPP belum resmi bergabung dalam KIH tapi mendapat tawaran satu kursi menteri di kabinet, sementara di Koalisi Merah Putih (KMP) PPP sudah bekerja keras untuk kemenangan KMP, baik di pemilu presiden dan pemilihan pimpinan DPR RI tapi tidak mendapat apa-apa.

PPP, kata dia, hanya mendapat janji-janji tapi realitasnya tidak diberikan posisi baik dalam paket pimpinan DPR RI maupun paket pimpinan MPR RI.

"Karena itu, kami merasa simpatik dan menaruh hormat kepada Pak Jokowi dan KIH," katanya.

Ketua Fraksi PPP DPR RI ini menjelaskan, kondisi PPP setelah gagal pada pemilihan paket pimpinan MPR RI yang diusulkan oleh KIH, saat ini sedang melakukan rekonsolidasi dan komtempelasi.

Saat menjelang pemilihan pimpinan MPR, di mana semua partai politik di MPR RI melakukan pilihan-pilihan politik, maka PPP juga melakukan pilihan pilitik dengan kalkulasi yang mendalam.

Pilihan PPP bergabung ke KIH pada pemilihan pimpinan MPR RI, kata dia, juga atas pertimbangan bahwa PPP tidak mendapat perhatian sama sekali dari KMP.

"Dari sembilkan kursi, yakni lima kursi pimpinan DPR dan empat kursi pimpinan MPR, tapi PPP tidak diberi satupun kursi. Sementara ada partai lain yang memiliki jumlah kursi di parlemen sama dengan PPP tapi mendapat dua kursi pimpinan," katanya.

Padahal, kata Hasrul, KMP sejak awal berkomitmen untuk membangun kebersamaan dan bermartabat, bukan untuk menang-menangan.

"Namun, ada partai anggota KMP yang sudah mendapat kursi pimpinan DPR masih mau memiliki kursi pimpinan MPR, sementara PPP tidak mendapat apa-apa. Ini tidak etis," katanya.

Hasrul menegaskan, PPP sudah bergabung dengan KMP sejak awal dan sudah bekerja keras untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, pada pemilu presiden, tanggal 9 Juli lalu.

Namun kerja keras dan pengorbanan PPP, kata dia, tampak tidak dihargai oleh KMP.

"Kami akui ada konflik di internal PPP, tapi janganlah ada yang memanfaatkan hal itu untuk mengambil keuntungan," katanya.

Ketika ditanya, di mana posisi PPP saat ini, Hasrul mengatakan, masih berada di tengah di antara KMP dan KIH.

Ia menegaskan, PPP saat ini masih status quo, tapi akan segera mengambil sikap tegas sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober 2014.

(R024)