Kadis Pendidikan DKI nilai rapat penentuan pimpinan DPR tidak mendidik
7 Oktober 2014 20:30 WIB
DPR Ricuh. Anggota DPR dari PDI Perjuangan Adian Napitupulu (ketiga kiri) memprotes Pimpinan sidang sementara Popong Otje Djundjunan (keempat kiri) dan Ade Rizki Pratama (kelima kiri) dalam sidang paripurna ke-2 untuk pemilihan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis dini hari (2/10). Sidang paripurna sempat ricuh akibat tidak dihiraukannya banyak interupsi saat pandangan fraksi dan pengumuman susunan pengurus fraksi di DPR. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Jakarta (ANTARA News) - Kepala Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Lasro Marbun menilai rapat penentuan Pimpinan DPR di Senayan diyakini tidak mendidik generasi muda.
"Apa yang di pertontonkan dalam rapat itu tidak mencerminkan pendidikan demokrasi bagi generasi muda kita," ujarnya usai diskusi dan seminar memperingati Hari Guru Internasional di Jakarta, Selasa.
Menurut dia ratusan juta mata menyaksikan rapat tersebut yang terkesan dipaksakan dan seakan mengkebiri demokrasi sehingga muatan pelajaran pendidikan politik tidak terserap bagi pelajar.
"Agak rumit juga, karena rapat paripurna itu kan diisi negarawan-negarawan yang memberikan contoh bagi semua masyarakat termasuk pemuda kita," sebutnya.
Ia berharap agar rapat yang dilaksanakan perwakilan rakyat di gedung parlemen tidak menyajikan egosentris golongan tertentu mengakibatkan kepercayaan masyarakat pudar terhadap dewan.
"Harapannya mereka bisa memberikan teladan, acuan, pedoman yang baik dan positif serta jangka panjang yang baik kepada masyarakat, namun sebaliknya terjadi," tambah dia.
Sebelumnya, penentuan rapat pimpinan DPR pada 2 Oktober 2014 dini hari usai diskor berlangsung ricuh. Koalisi Merah Putih bersikukuh rapat dilangsungkan dengan cara voting untuk penentuan pimpinan DPR.
Tetapi kubu Koalisi Indonesia Hebat sebelumnya meminta agar rapat ditunda karena kondisi sudah tidak kondusif dan malam sudah larut.
Tidak ingin berdebat terlalu panjang akhirnya koalisi Indonesia Hebat memilih keluar dari sidang sehingga pimpinan DPR semuanya dari kubu Koalisi Merah Putih. (*)
"Apa yang di pertontonkan dalam rapat itu tidak mencerminkan pendidikan demokrasi bagi generasi muda kita," ujarnya usai diskusi dan seminar memperingati Hari Guru Internasional di Jakarta, Selasa.
Menurut dia ratusan juta mata menyaksikan rapat tersebut yang terkesan dipaksakan dan seakan mengkebiri demokrasi sehingga muatan pelajaran pendidikan politik tidak terserap bagi pelajar.
"Agak rumit juga, karena rapat paripurna itu kan diisi negarawan-negarawan yang memberikan contoh bagi semua masyarakat termasuk pemuda kita," sebutnya.
Ia berharap agar rapat yang dilaksanakan perwakilan rakyat di gedung parlemen tidak menyajikan egosentris golongan tertentu mengakibatkan kepercayaan masyarakat pudar terhadap dewan.
"Harapannya mereka bisa memberikan teladan, acuan, pedoman yang baik dan positif serta jangka panjang yang baik kepada masyarakat, namun sebaliknya terjadi," tambah dia.
Sebelumnya, penentuan rapat pimpinan DPR pada 2 Oktober 2014 dini hari usai diskor berlangsung ricuh. Koalisi Merah Putih bersikukuh rapat dilangsungkan dengan cara voting untuk penentuan pimpinan DPR.
Tetapi kubu Koalisi Indonesia Hebat sebelumnya meminta agar rapat ditunda karena kondisi sudah tidak kondusif dan malam sudah larut.
Tidak ingin berdebat terlalu panjang akhirnya koalisi Indonesia Hebat memilih keluar dari sidang sehingga pimpinan DPR semuanya dari kubu Koalisi Merah Putih. (*)
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
Tags: