Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan anggota MPR jangan mengedepankan tirani mayoritas dalam pemilihan pimpinan MPR yang akan dilakukan Selasa pagi.

"Kami berkeinginan jangan lagi kita mengedepankan tirani mayoritas dengan mendikte minoritas namun ini Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga kita harus bicara sesuai prinsip musyawarah mufakat," kata Puan Maharani di depan Ruang Rapat Paripurna I MPR, Jakarta, Selasa.

Puan mengatakan pada prinsipnya mitra kerjasama Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berkeinginan bahwa semua proses di MPR harus dibicarakan dengan musyawarah dan mufakat yang sesuai dengan pancasila.

Dia berharap PDI-P dengan mitra kerja samanya bisa mengusung paket pimpinan MPR harus ada unsur DPD sehingga menjadi mitra KIH.

"Kami lihat apakah sidang ini bisa dilakukan dengan musyawarah mufakat yang dikedepankan atau tidak," ujarnya.

Menurut dia, terkait keinginan kuat Koalisi Merah Putih menggunakan mekanisme voting, dirinya menegaskan agar tidak menggunakan cara tersebut.

Puan menegaskan apabila voting tetap di maka artinya usulan KIH tidak didengar dalam menentukan pimpinan MPR.

"Lebih baik kita kedepankan asas musyawarah mufakat sesuai dengan Pancasila," katanya.

Puan enggan menyebutkan nama calon pimpinan MPR yang ada dalam paket KIH.

Menurut dia, apabila musyawarah mufakat bisa berjalan baik dari kedua belah pihak dan unsur DPD maka dirinya berharap PDI-P dan PKB masuk dalam unsur pimpinan MPR.

"Apabila musyawarah mufakat bisa tercapai, kami berharap PDI-P dan PKB bisa masuk dalam unsur pimpinan MPR," ujarnya.

Menjelang pemilihan pimpinan MPR beberapa pihak telah mengajukan wacana mekanisme pemilihannya. Koalisi Merah Putih menawarkan paket pimpinan MPR terdiri dari satu orang dari DPD dan empat orang dari partai politik.

Sementara itu, Koalisi Indonesia Hebat mengusulkan mengusulkan proses pilihan pimpinan MPR melalui musyawarah dan mufakat. KIH juga mengusulkan agar anggota DPD diberikan kesempatan agar menjadi ketua MPR periode 2014-2019.