Ramallah, Wilayah Palestina (ANTARA News/AFP) - Pemerintahan Palestina yang berdasarkan konsensus nasional akan menggelar sidang kabinet untuk pertama kalinya di Gaza pekan ini, kata pejabat, Senin, setelah Fatah dan Hamas mengatasi persaingan sengit selama bertahun-tahun.

"Kabinet pada Kamis akan mengadakan sidang pertama di Gaza," kata juru bicara pemerintah Ihab Bseiso.

Faksi-faksi yang bersaing di Palestina itu telah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi pada April, yang ditujukan untuk menghentikan pertumpahan darah sejak Hamas mendepak Fatah dari Gaza dalam bentrokan satu minggu yang menimbulkan korban jiwa pada 2007.

Kabinet tersebut mulai bertugas pada Juni di kota Tepi Barat, Ramallah, namun belum bertemu di Gaza.

Gaza mengalami kehancuran karena perang 50 hari antara Israel dan milisi Hamas yang berakhir dengan gencatan senjata pada 26 Agustus.

Bseiso mengatakan langkah itu ditujukan untuk menjadi tanda dukungan kuat bagi Gaza menjelang berlangsungnya konferensi donor internasional di Kairo Minggu, yang akan membahas upaya membangun kembali wilayah kantong.

"Ini merupakan pesan kepada seluruh dunia bahwa kami memiliki satu pemerintahan yang harus menjalankan tanggung jawab membangun Gaza kembali," ujarnya.

Dalam konferensi donor yang akan dipimpin oleh Mesir dan Norwegia itu, pemerintah Palestina akan mengajukan permintaan bantuan sebesar 4 miliar dolar AS bagi pembangunan kembali infrastruktur Jalur Gaza yang mengalam kehancuran.

Kesepakatan rekonsiliasi yang dicapai April lalu berupaya mengakhiri tujuh tahun bergulirnya pemerintahan yang diwarnai persaingan. Hamas menjalankan kekuasaan di Gaza sementara Fatah, yang mendominasi Otoritas Palestina, memimpin Tepi Barat.

Kendati kabinet baru telah disumpah pada 2 Juni, Hamas secara de facto masih memiliki kekuasaan di Gaza. Hal itu mendorong presiden Palestina Mahmud Abbas, yang memimpin Fatah, melontarkan tudingan bahwa gerakan Islamis menjalankan pemerintahan bayangan di wilayah kantong.

(Uu.T008)