Semarang (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengungkapkan rencana koalisi PDI Perjuangan dan Partai Demokrat di DPR RI sempat dibicarakan antara Joko Widodo dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (30/9).

"Akan tetapi, komunikasi politik itu belum ada hasilnya," kata anggota DPR RI periode 2014-2019 asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah I itu kepada Antara melalui pesan telepon, Jumat.

Sekjen DPP PDI Perjuangan itu lalu megatakan partainya telah menutup pintu koalisi dengan Demokrat. "Kami telah menutup pintu rencana koalisi dengan Partai Demokrat," katanya.

Tjahjo melanjutkan, melalui Jokowi, pihaknya telah melobi SBY yang dilakukan tengah malam.

"Sampai Pak Jokowi mau datang tengah malam melobi Ketua Umum DPP Partai Demokrat SBY. Kalau memang hasil lobi tidak happy ending, tidak masalah. Ya, sudah, kan tidak bisa saling memaksa, mungkin masih ada pertimbangan-pertimbangan politik yang belum pas," kata Tjahjo.

Tjahjo juga tidak melihat urgensi pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan SBY karena tidak ada dasar hukumnya.

"Tidak ada hubungannya. Bu Mega juga bukan bawahannya Pak SBY dan sebaliknya, tidak ada aturan untuk segera bertemu," kata Tjahjo.

Tjahjo juga menyatakan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah menyerang kebijakan Partai Demokrat di luar parlemen selama SBY sebagai Presiden RI.

"Kalau pun ada kritik atau beda pendapat tentang kebijakan, itu karena posisi PDI Perjuangan sebagai partai yang berada di luar pemerintahan Presiden SBY, bahkan kami saling menghormati," katanya.

Tjahjo menegaskan, selama 10 tahun Yudhoyono menjadi Presiden RI, tidak pernah ada usaha dari PDI Perjuangan untuk meruntuhkan pemerintahan SBY, bahkan partainya tidak pernah menyinggung kebijakan pribadi SBY sebagai kepala negara.

"Tidak pernah ada indikasi-indikasi mau kudeta. Kami sadar hanya sebagai partai politik yang di luar pemerintahan selama 10 tahun dan itu amanat Kongres PDI Perjuangan. Bahkan, kami tidak mengerahkan massa terbuka untuk demo pemerintahan yang sah di bawah Presiden SBY," tegas Tjahjo.