Ambon (ANTARA News) - Gubernur Maluku Said Assagaff menegaskan, keberadaan organisasi sempalan Republik Maluku Selatan (RMS) tidak lagi berpengaruh di Belanda.

"Saya saat berkunjung ke Belanda pada 17 - 25 September 2014 ternyata diinformasikan bahwa pengikut RMS itu hanya tinggal para lanjut usia dengan pengaruh relatif terbatas," kata Said Assagaff di Ambon, Senin.

Bahkan, para generasi muda di Belanda asal Maluku dalam jumlah ratusan orang menemuinya dan menyatakan tidak menyetujui pemikiran para orang tua mereka.

"Ada yang memprotes keberadaan RMS karena tidak lagi berpengaruh sehingga masyarakat di Maluku jangan mudah terprovokasi isu-isu menyesatkan," ujarnya.

Gubernur yang didampingi sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta masing-masing satu unsur DPRD dan Kadin itu berkunjung ke Belanda dalam rangka menghadiri pameran 50 Plus Beurs di Utrech itu juga bertemu Dirjen maupun Wakil Dirjen Kerjasama Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda di Den Haag.

Selain itu, pertemuan dengan anggota Parlemen Belanda, Kelompok Partisipasi Organisasi Sosial Belanda bagi Maluku (HPGM), Kelompok Partisipasi Perusahaan-Perusahaan Belanda bagi Maluku di Den Haag.

Gubernur dan rombongan juga berkesempatan melakukan pertemuan dengan Kings Komisioner ( setara Gubernur) sekaligus mengunjungi kawasan industri terpadu berwawasan lingkungan di Gelderland.

"Berdasarkan hasil pertemuan maupun kunjungan meyakinkan kita bahwa RMS yang diprovokasi di Maluku dengan isu didanai orang Maluku di Belanda tidak beralasan karena generasi muda bertekad membangun Maluku melalui HPGM, NPPM maupun wadah resmi lainnya," tegas Gubernur.

Dia memastikan, menyepakati membentuk tim kecil untuk merealisasikan kesepakatan Provinsi Kembar ( Sister Provence) Maluku dan Gelderland.

"Kami akan kembali diundang ke Gelderland dan tim mereka berkunjung ke Maluku untuk merealisasikan kesepakatan tersebut," ujarnya.

Sedangkan Dirjen maupun Wakil Dirjen Kerjasama Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda bersedia menyusun regulasi khusus oleh pemerintah Belanda mendorong kerja sama, baik pemerintah dan swasta dengan Pemprov Maluku.

"Strategisnya anggota Parlemen Belanda secara pribadi bersedia turut berkontribusi memperjuangkan kerja sama ekonomi pemerintah Belanda dan Maluku," kata Gubernur. (L005/Z002)