Jakarta (ANTARA News) - Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak mengkhawatirkan isu jika Koalisi Merah Putih (KMP) akan menjegal pemerintahannya di parlemen.

Hal itu diungkapkan Jokowi menanggapi beredarnya kabar pengesahan Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang disahkan pada Jumat (26/9) dini hari adalah awal dari "penjegalan" KMP terhadap pemerintahan Jokowi.

Jokowi menganalogikan, partai pendukungnya di DKI yang tak lebih dari 11 persen tidak menjadi penghambat dalam pemerintahannya.

"Tidak seperti itu. Lihat saja di sini di DKI, tidak masalah, di sini (DKI) cuma berapa persen kita? Cuma 11 persen, kamu lihat ada masalah tidak? Paling agak rame-rame dikit. Tapi ada masalah tidak?," katanya di Balaikota Jakarta, Senin.

Sementara itu, terkait perkembangan koalisi dengan beberapa partai yang tergabung dalam KMP, Jokowi mengaku peluangnya masih sangat besar.

"Ya kita mesra-mesraan malah," katanya.

Di DPR Koalisi Merah Putih didukung oleh lima partai politik yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PPP dan PKS dengan jumlah perolehan 292 kursi.

Sementara pasangan Jokowi-JK hanya didukung empat parpol, yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura dengan total memiliki 207 kursi. Adapun Partai Demokrat memperoleh 61 kursi DPR. Demokrat sebelumnya sudah menyatakan akan menjadi penyeimbang setelah pemerintahan SBY-Boediono berakhir.