Jakarta (ANTARA News) - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima menilai pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan lebih banyak membawa keburukan ketimbang kebaikan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR itu tidak yakin pemilihan kepala daerah lewat DPRD bisa menghasilkan pemimpin sebaik pemilihan kepala daerah langsung.

"Kalau legislatif tidak keliru memilihnya, produknya positif. Tetapi ada kecenderungan selama periode kemarin, kenapa mengubah menjadi setara antara DPRD dengan eksekutif dalam fungsi berbeda, karena ada hal yang seolah-olah sekadar mandatori dari DPRD kepada kepala daerah," katanya usai rapat kerja antara Komisi VI DPR dengan pemerintah di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, jika kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat maka kedudukan legislatif dan eksekutif setara karena sama-sama mendapatkan mandat langsung dari rakyat, yang satu menjalankan fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi dan yang lain menjalankan fungsi eksekutif.

"Kesetaraan ini yang terus diperjuangkan sejak tahun 1998," katanya.

Namun, ia melanjutkan, jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD maka posisi lembaga itu akan jadi lebih tinggi dari eksekutif karena mereka lah yang menentukan kepala daerah dan kepala daerah merasa punya kewajiban untuk melayani kepentingan legislatif.

Rakyat pun, menurut dia, tidak merasa terikat untuk melakukan pengawasan karena tidak memilih langsung pemimpin daerah.

"Ini yang menurut saya suatu kemunduran. Praktiknya akan memperlebar kolusi antara DPRD dan eksekutif dan itu tidak terjangkau secara moral dan fungsional oleh rakyat. Kalau terjadi politik uang sudah selesai," katanya.

Sementara politikus Partai Demokrat H Azam Azman Natawijaya tidak masalah dengan pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota oleh DPRD.

"Tidak masalah sejauh kualifkasi diterima masyarakat di daerah provinsi, kabupaten dan kota. Masyarakat yang menilainya. Pengetahuan masyarakat berjalan," katanya.

Dia mengatakan pemilihan kepala daerah secara langsung atau melalui DPRD ada plus dan minusnya karena itu harus dicari format yang dampaknya lebih kecil untuk masyarakat.

"Keuntungan dipilih oleh DPRD biaya kecil karena lihat figur. Kalau diterima masyarakat tidak ada cost yang keluar," ujarnya.