Gerindra nilai pilkada DPRD tepat untuk Indonesia
25 September 2014 19:48 WIB
ilustrasi Tolak RUU Pilkada Aktivis Barisan Relawan Tangerang Selatan (BRASEL) melakukan aksi damai menolak disahkannya RUU Pilkada terutama yang berisi pemilihan kepada daerah via DPRD di depan Gedung Parlemen DPR/MPR, Jakarta, Kamis (25/9). BRASEL menilai, RUU Pilkada merupakan sebuah kemunduran demokrasi dan memasung hak politik rakyat. (ANTARA FOTO/Usman)
Jakarta (ANTARA News) - Politisi Partai Gerindra Rindoko Dahono Wingit menilai pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah mekanisme demokrasi paling tepat untuk Indonesia.
"Pilkada yang cocok di Indonesia adalah melalui DPRD, lebih efektif sesuai nafas dan jiwa Undang-undang Dasar (UUD) 1945," katanya di Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan, pilkada yang dilakukan DPRD tidak memerlukan biaya tinggi dan tidak ada korban lagi, karena jika pilkada dilakukan langsung akan muncul konflik horizontal.
Ia menambahkan, 10 tahun terakhir setelah adanya pilkada langsung banyak korban yang berasal dari masyarakat.
"Akibat pilkada langsung banyak rakyat yang menjadi korban. Calon bupati masuk rumah sakit jiwa, calon wali kota kungkum-berendan di sungai dan masih banyak contoh lainnya," katanya.
Ia mengatakan, pilkada melalui perwakilan DPRD lebih efektif karena DPRD juga dipilih masyarakat. Selain itu, dengan pemilu langsung negara dapat menghemat anggaran karena biaya yang dikeluarkan lebih sedikit.
"Biaya pilkada DPRD tidak tinggi sehingga anggaran dapat dimanfaatkan lebih efektif dan efisien," katanya.
Ia menambahkan, jika pilkada dilakukan oleh DPRD akan menekan potensi korupsi yang selama ini muncul akibat pilkada langsung. Hal itu sebagai akibat dari upaya para calon kepala daerah mengembalikan modal saat kampanye.
"Korupsi terjadi karena kepala daerah mengeluarkan uang untuk mencalonkan diri dan mereka berpikir bagaimana cara mengembalikan dananya itu," katanya.
(SDP-95/S023)
"Pilkada yang cocok di Indonesia adalah melalui DPRD, lebih efektif sesuai nafas dan jiwa Undang-undang Dasar (UUD) 1945," katanya di Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan, pilkada yang dilakukan DPRD tidak memerlukan biaya tinggi dan tidak ada korban lagi, karena jika pilkada dilakukan langsung akan muncul konflik horizontal.
Ia menambahkan, 10 tahun terakhir setelah adanya pilkada langsung banyak korban yang berasal dari masyarakat.
"Akibat pilkada langsung banyak rakyat yang menjadi korban. Calon bupati masuk rumah sakit jiwa, calon wali kota kungkum-berendan di sungai dan masih banyak contoh lainnya," katanya.
Ia mengatakan, pilkada melalui perwakilan DPRD lebih efektif karena DPRD juga dipilih masyarakat. Selain itu, dengan pemilu langsung negara dapat menghemat anggaran karena biaya yang dikeluarkan lebih sedikit.
"Biaya pilkada DPRD tidak tinggi sehingga anggaran dapat dimanfaatkan lebih efektif dan efisien," katanya.
Ia menambahkan, jika pilkada dilakukan oleh DPRD akan menekan potensi korupsi yang selama ini muncul akibat pilkada langsung. Hal itu sebagai akibat dari upaya para calon kepala daerah mengembalikan modal saat kampanye.
"Korupsi terjadi karena kepala daerah mengeluarkan uang untuk mencalonkan diri dan mereka berpikir bagaimana cara mengembalikan dananya itu," katanya.
(SDP-95/S023)
Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
Tags: