Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Noegardjito, belum mau mengomentari kelanjutan nasib mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Sementara ini kami masih belum mau berkomentar karena belum ada aturan baru. Kabinet pemerintahan nanti seperti apa kan kita juga belum tahu," kata Noegardjito dihubungi di Jakarta, Rabu.

Dia hanya berpendapat bila kebijakan LCGC diteruskan tentu bagus. Namun, bila pemerintah memiliki kebijakan berbeda, Gaikindo dan pengusaha mengikuti.

"Gaikindo dari dulu khan ikut apa kata pemerintah. Saat pemerintah punya program LCGC, kami ikuti. Ada kebijakan soal mobil mewah kami juga mengikuti. Gaikindo tidak akan melawan pemerintah," tuturnya.

Jaringan angkutan massal yang aman, nyaman, andal, dan terintegrasi masih jauh dari diwujudkan secara massif.

Semakin parah kemacetan itu saat penjualan mobil pribadi di berbagai merek, kelas, dan tipe semakin agresif tanpa mengindahkan daya dukung infrastruktur.


Gaikindo mencatat total penjualan mobil LCGC sepanjang Januari-Agustus 2014 mencapai 113.752 unit. Mobil produksi Toyota Astra Motor, Agya, menjadi mobil LCGC paling laris dengan penjualan sebesar 46.399 kendaraan.

Sebelumnya, Jokowi mewacanakan akan menghentikan penjualan mobil LCGC.

Semula, pemerintah berharap LCGC dapat menekan penggunaan BBM bersubsidi karena mobil ini khusus menggunakan BBM nonsubsidi. Namun, para pemilik LCGC ternyata tetap menggunakan BBM bersubsidi.

Pemerintah juga berharap LCGC mendorong ekspor otomotif dengan mensyaratkan ekspor minimal 10 persen dari total produksi. Namun, hal itu juga belum terpenuhi.

Sejak awal, Jokowi yang saat itu menjabat Gubernur DKI Jakarta memang sudah menolak program itu karena dinilai akan membuat kemacetan di Jakarta bertambah parah.


Berbeda dengan Jokowi, wakilnya Jusuf Kalla salah satu tokoh pendukung LCGC. Jusuf Kalla yang berlatar pebisnis di Makassar juga mempunyai jaringan bisnis kendaraan bermotor.