Jakarta (ANTARA News) - Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) mengemukakan biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) bisa dihemat hingga 50 persen apabila itu dijalankan menggunakan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting).

"Mesin-mesin ini (alat e-voting) bisa bergantian digunakan di kabupaten. Bisa hemat biaya 50 persen. Jika pilkada ada 400 kali, biaya yang dihemat tentu banyak," kata Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT Hamman Riza di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, investasi yang dibutuhkan per unit e-voting minimal mencapai Rp10 juta.

"Untuk pemilihan kepala desa (pilkades) biasanya digunakan dua mesin e-voting saja. Sedangkan untuk tingkat nasional atau Pemilu diperkirakan dibutuhkan 550.000 alat e-voting," ujar dia.

Chief Engineer Reporting Program Pemilu Elektronik (e-voting) BPPT Faisol Baabdullah mengatakan, pemilihan jenis perangkat e-voting juga dapat mempengaruhi biaya investasi pelaksanaan pemungutan suara elektronik.

"Dalam simulasi penggunaan e-voting yang kita lakukan dana yang dihabiskan Rp12.000 hingga Rp16.000/ pemilih," ujar dia.