Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), menganggap wajar penggeledahan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Ya kalau ada masalah memang harus seperti itu. Kalau ada masalah pasti akan dicari bukti-bukti dan bukti-bukti itu biasanya ada di dokumen-dokumen, dokumen itu adanya di kantor, kantor dinas-dinas itu," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan dirinya telah mengingatkan para kepala dinas agar berhati-hati dalam hal penggunaan anggaran.

"Oleh karena itu bolak balik di setiap rapat saya mengingatkan, hati-hati. Sebetulnya kalau hanya melanggar prosedur saja tidak ada masalah. Asal tidak mengambil uang. Tapi kalau sudah prosedur dilanggar, kemudian mengambil sesuatu dari situ, itu yang keliru," katanya.

Jokowi menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut pada Kejagung.

"Itu wilayah hukum. Maksudnya, saya sudah sampaikan kepada dinas-dinas semua, ikuti prosedur jangan ambil uang yang ada di situ. Tapi misalnya ada yang prosedur keliru tak ambil apapun, hanya masalah administrasi. Tapi kalau sudah mengambil, nanti berhadapannya dengan wilayah hukum," katanya.

Dinas PU DKI digeledah Kejagung terkait kasus dugaan korupsi perbaikan dan pemeliharaan saringan sampah di Dinas PU tahun anggaran 2012 dan 2013. (*)