Jawaban Jokowi soal tudingan bagi-bagi kursi menteri
16 September 2014 17:41 WIB
Presiden Terpilih Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla (kanan) saat mengumumkan struktur kabinet di Kantor Transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/9). (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan bahwa dia bagi-bagi jatah kursi menteri dan tidak memenuhi komitmen melakukan koalisi tanpa syarat seperti yang sering dia sampaikan ke publik.
"Yang namanya bagi-bagi kursi itu perjanjiannya dilakukan belum berangkat, hei kamu ikut saya ya, nanti saya beri tiga kursi. Ikut saya ya, nanti saya beri menteri utama. Bedanya saya mempunyai kalkukasi, kamu setor 100 nama juga tidak apa-apa," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.
Jokowi telah mengumumkan struktur kabinetnya yang terdiri atas 34 menteri, 18 dari kalangan profesional dan 16 dari kalangan profesional yang mewakili partai politik.
Dia menyebut pembagian penjabat menteri antara kalangan profesional dan profesional dari partai politik sebagai langkah kalkulasi politik.
"Ini berkaitan dengan masalah dukungan politik, berkaitan dengan dukungan parpol, berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dengan dewan. Hal seperti itu harus dikalkulasi," katanya.
"Ini bukan langkah kompromistis. Kan lebih banyak profesional, ada 18 orang profesional. Dan 34 itu kan bukan angka mati," katanya.
Artinya, ia melanjutkan, selama proses berjalan bisa saja kementerian-kementerian yang dukungan dan efisiensinya kurang ditiadakan.
"Karena kalau sekarang dilakukan nanti malah enggak kerja. Urusannya hanya ribut-ribut saja," katanya.
"Yang namanya bagi-bagi kursi itu perjanjiannya dilakukan belum berangkat, hei kamu ikut saya ya, nanti saya beri tiga kursi. Ikut saya ya, nanti saya beri menteri utama. Bedanya saya mempunyai kalkukasi, kamu setor 100 nama juga tidak apa-apa," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.
Jokowi telah mengumumkan struktur kabinetnya yang terdiri atas 34 menteri, 18 dari kalangan profesional dan 16 dari kalangan profesional yang mewakili partai politik.
Dia menyebut pembagian penjabat menteri antara kalangan profesional dan profesional dari partai politik sebagai langkah kalkulasi politik.
"Ini berkaitan dengan masalah dukungan politik, berkaitan dengan dukungan parpol, berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dengan dewan. Hal seperti itu harus dikalkulasi," katanya.
"Ini bukan langkah kompromistis. Kan lebih banyak profesional, ada 18 orang profesional. Dan 34 itu kan bukan angka mati," katanya.
Artinya, ia melanjutkan, selama proses berjalan bisa saja kementerian-kementerian yang dukungan dan efisiensinya kurang ditiadakan.
"Karena kalau sekarang dilakukan nanti malah enggak kerja. Urusannya hanya ribut-ribut saja," katanya.
Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2014
Tags: