SDGs gantikan MDGs sebagai acuan perundingan pembangunan
Masalah Sanitasi Air Bersih. Warga pesisir menggunakan air sumur buatan guna mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari di Kampung Nelayan Blok 6, Muara Angke, Jakut, Rabu (30/4). Utusan Khusus Presiden untuk MDGs (Millennium Development Goals) Nila Moeloek mengatakan MDGs yang berakhir pada 2015 masih banyak persoalan yang belum bisa dituntaskan oleh pemerintah, salah satunya adalah masalah sanitasi air bersih yang diakibatkan oleh pesatnya pertumbuhan populasi, adanya kesenjangan antara desa, kota dan antar propinsi, ditambah pola perilaku manusia yang merusak lingkungan. (ANTAR FOTO/Muhammad Adimaja)
"SDGs ini tidak terpisah dari pencapaian MDGs, SDGs merupakan bentuk penyempurnaan dari MDGs," kata Asisten Utusan Khusus Presiden RI Diah Saminarsih dalam jumpa pers di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Senin.
Bentuk penyempurnaan tersebut, menurutnya, dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas.
Ia menjelaskan bahwa SDGs dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama MDGs yang belum tercapai, yang antara lain permasalahan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan status nutrisi.
Selain itu, SDGs juga terbuka bagi beberapa isu pembangunan yang muncul sejak MDGs lahir di tahun 2000, seperti ketersediaan anggaran, perubahan iklim, ketersediaan energi, dan lainnya.
Ia menambahkan bahwa SDGs merupakan hasil akhir dari perundingan Open Working Group on Sustainable Development Goals (OWG) yang berlangsung selama satu setengah tahun.
OWG beranggotakan 193 negara dengan sistem troika untuk pengambilan suara yakni 1 suara untuk 3 negara, Indonesia sendiri berbagi suara dengan Republik Tiongkok dan Kazakhstan.
Karena telah melibatkan seluruh negara anggota PBB, ia menjelaskan bahwa SDGs dianggap sebagai dokumen yang komprehensif dan inklusif.
"Dokumen SDGs ini rencananya akan diserahkan kepada Sekjen PBB pada Sidang Umum PBB ke-69 tertanggal 23 September 2014," katanya.
Ia mengatakan, selanjutnya PBB akan mengolah dokumen tersebut dan membuat sebuah laporan untuk merundingkan pembangunan satu tahun berikutnya.
MDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang mulai dicanangkan sejak tahun 2000 dan mulai diberlakukan secara efektif di Indonesia sejak tahun 2014 melalui pembentukan Kantor Utusan Presiden Khusus untuk MDGs (KUKPRI-MDGs). (*)
Pewarta: Irene Renata
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014