Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang keenam kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2013.

Menperin mengatakan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) maka pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.

“Oleh karena itu, Kemenperin bertekad meningkatkan akuntabilitas keuangan, pelayanan publik, dan inisiatif anti korupsi melalui berbagai langkah yang dilakukan secara berkesinambungan," kata Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat seusai menerima piagam opini WTP Kelima dari BPK yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI Boediono di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Ia juga menegaskan rencana aksi mempertahankan opini WTP merupakan panduan teknis operasional yang akan dilaksanakan secara konsisten dan sungguh-sungguh.

“Ini prestasi yang membanggakan tetapi sekaligus tantangan untuk mempertahankannya, karena target WTP merupakan KPI Menteri Perindustrian," katanya.

Menperin optimistis jajaran Kemenperin dapat mempertahankan opini WTP untuk tahun-tahun selanjutnya.

“Pemberian opini WTP ini juga diharapkan dapat memotivasi jajaran Kemenperin untuk mempertahankan sistem pengelolaan dan penatausahaan keuangan Negara yang transparan," tambahnya.