Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para menteri kabinet Indonesia Bersatu II untuk menyerahkan fasilitas dinas tepat waktu, maksimal pada 21 Oktober 2014.

"Berlaku untuk pejabat pemerintahan termasuk saya dan wapres agar semua fasilitas yang digunakan oleh pejabat pemerintahan agar dikembalikan pada saat yang tepat dengan adminsitrasi yang baik, keadaan yang baik untuk hindari fitnah," kata Presiden dalam keterangan pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Kamis malam.

Presiden mengatakan penyerahan semua fasilitas dinas itu harus dipersiapkan dengan baik sehingga dapat digunakan pada waktunya oleh pemerintahan mendatang.

"Untuk saya dan wapres tinggalkan rumah jabatan setidaknya pada 20 Oktober sudah siap digunakan oleh presiden dan wapres baru termasuk kendaraan akan kami serahkan pada 20 oktober, kita service dulu agar tidak ada masalah, para menteri tinggalkan rumah dinas pada 20 Oktober, serahkan kendaraan pada 21 Oktober," kata Presiden.

Sementara itu untuk pengadaan kendaraan dinas bagi menteri dan pejabat negara, sebetulnya telah disampaikan bahwa pada saatnya nanti presiden terpilih yang akan menentukan, sementara pihak Kementerian Sekretariat Negara melakukan pengadaan sebagaimana aturan yang ada dan akuntabel seperti yang dilakukan pada 2004 dan 2009.

"Dari jumlah kendaraan yang dianggap tepat dilakukan tender yang trasnparan dan akuntabel mana yang paling murah dan menguntungkan tapi proper. Saya sudah sampaikan pada Pak Jokowi,bapak yang pilih, Mensesneg juga sudah sampaikan, saya persilahkan Pak Jokowi ambil keputusan nanti," kata Presiden.

Namun karena kemudian bergulir isu dan perdebatan maka kemudian Presiden Yudhoyono memutuskan untuk menghentikan proses pengadaan tersebut.

"Karena isunya menjadi berbeda, dikatakan pemerintah ini boros dan tidak hemat, maka saya setujui untuk hentikan proses pengadaan kendaraan itu, total, karena belum ada transaksi apa pun dan silahkan presiden dan pemerintah baru yang lakukan proses, saya tidak mau diadu-adu dengan Pak Jokowi untuk isu ini," tegasnya.

"Untuk hindari pengertian yang berbeda diputuskan dihentikan proses itu," paparnya.

Presiden menambahkan,"ada catatan untuk lengkapi penjelasan saya, tentang penghematan anggaran, sebenarnya pemerintah dari tahun ke tahun sudah lakukan upaya penghematan pada tahun tertentu bahkan dilakukan pemotongan anggaran."

"Yang penting sebenarnya tidak ada niatan dan budaya dari pemerintahan saya pimpin ini berboros-boros, dan bila pemerintahan Pak Jokowi mau lakukan penghematan saya dukung sepenuhnya. Yang saya lakukan dulu dari pemerintahan sebelumnya ada yang bisa saya hemat. itu tidak perlu dihadap-hadapkan dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya," tegas Kepala Negara.

Presiden menegaskan,"kesimpulannya transisi harus terus berjalan dan menjadi tugas dan kewajiban moral saya untuk membantu presiden terpilih. Tantangan di masa depan tidak akan pernah ringan. Bagus kalau kita semua bantu pemerintahan mendatang."