Jakarta (ANTARA News) - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diharapkan bisa meningkatkan nasib kaum buruh yang jumlah mencapai ratusan juta jiwa di Indonesia.

Mayjen TNI (Purn) Dr Bibit Santoso S.IP, MH dari Lemhannas mengemukakan hal itu saat tampil sebagai pembicara pada Focus Grup Discussion (FGD) ‘Perburuhan Pancasila’ bertajuk ‘Idielogi Pancasila dan Falsafah Perburuhan Indonesia’ yang diselenggarakan oleh Federasi Sarbumusi LEM, di Jakarta, Kamis.

"Kami berharap, pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh Pak Jokowi, bisa lebih berpihak pada kaum buruh," kata Bibit Santoso.

Dari pengamatannya, sepanjang sejarah perjalanan negeri ini, nasib buruh mengalami pasang-surut.

"Di era Soekarno, peraturan ketenagakerjaan dan perburuhan sangat memberikan keuntungan terhadap nasib kaum buruh, karena pada saat itu buruh memperoleh jaminan sosial dan perlindungan," ujarnya.

Namun ketika memasuki masa Orla, kebijkan yang dibuat pemerintah sangat tidak menguntungkan kaum buruh menyusul munculnya dewan perusahaan yang merupakan warisan Belanda sebagai langkah untuk nasionalisasi perusahaan, sehingga akhirnya muncul gerakan buruh melalui berbagai serikat buruh seperti SBSI, Perbum, SBIMM, dll.

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, anta lain Anthoni Hilman (Apindo), Budiman SH (Kemenakertrans), Ibrani SH (Pengusaha), KH Ir Iqbal Sulam (PBNU), dan Sukitman Sudjatmiko SE, M Hum (Serikat Buruh).

Kini, ketika pemerintahan Presiden SBY akan segera berakhir, Bibit berharap, Jokowi, bisa menaikkan kesejahteraan nasib kaum buruh melalui berbagai kebijakan yang akan dibuatnya.

Sementara itu Ketua Umum Federasi Sarbumusi-LEM, Mustika Ali Sani menilai, kalau kompetensi Buruh sudah berstandar internasional dimanapun bekerja upah dan fasilitasnya sama baiknya.

Ketua panitia pelaksana diskusi, Nawawi Ahmad menyatakan, berlakunya AFTA 2015 dan APEC 2020 mestinya dapat memperluas peluang, terutama bagi kaum buruh untuk berkarya dan berkehidupan lebih baik lagi.(*)