Gerindra relakan kepergian Ahok
10 September 2014 15:34 WIB
Dokumentasi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama (kedua kanan), saat memaparkan gagasan didampingi Wakil Gubernur Banten, Rano Karno (kiri), Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mizwar (kedua kiri), dan Bupati Tangerang, Ahmed Iskandar (kanan), dalam diskusi Pembentukan UU Megapolitan yang diinisiasi DPD, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra, Abdul Bobihoe, Rabu, mengatakan, tidak akan menghalang-halangi keinginan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama (Ahok) mundur dari keanggotaan dan kepengurusan Partai.
"Bagi kami, Partai Gerindra, semua kader sama saja, semua kader baik. Kalau ada kader ingin meninggalkan Gerindra, silakan. Kami tidak bisa memaksa dia untuk bersama kami," kata Bobihoe, di Jakarta, Rabu siang.
Dia juga mengatakan Partai Gerindra tidak akan membuat rapat istinewa atau semacamnya untuk membahas surat pengunduran diri Ahok itu.
"Kita tidak akan menggelar rapat istimewa atau apa pun untuk membahas (surat pengunduran diri) ini. Ya sudah, ditandatangani saja," tambahnya.
Bahkan, sebagai kader, Ahok pun dinilai tidak memberikan kontribusi sama sekali ke Partai Gerindra.
"Sebenarnya kami tidak ingin ada timbal balik dari Ahok, tetapi sebagai kader yang dibesarkan Partai Gerindra dia memang tidak ada kontribusinya," jelas dia.
Purnama resmi mengajukan surat pengunduran dirinya ke DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Jakarta, Rabu.
"Pada 10 September 2014 pukul 12.20 WIB, surat pengunduran diri Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama (Ahok), dari keanggotaan dan kepengurusan Partai resmi diterima oleh Sekretariat DPP Gerindra," kata Bobihoe.
Akan tetapi, partai politik itu menyayangkan pengunduran diri Ahok tersebut mengingat mantan Bupati Belitung itu dibesarkan di partai berlambang Garuda tersebut.
"Kami menyayangkan karena Ahok termasuk salah satu kader yang kami anggap baik. Tetapi kalau dia menginginkan begitu (mundur) ya sudah, tidak apa-apa," kata Harris.
Pengunduran diri Ahok tersebut didasarkan pada alasan perbedaan pendapatnya terkait RUU Pilkada yang saat ini masih menjadi perdebatan di DPR.
Ahok berpandangan bahwa Pilkada seharusnya dilakukan secara langsung, sedangkan Partai Gerindra mengusulkan sistem pilkada melalui DPRD.
"Jadi ngapain main di partai politik, keluar saja. Gua keluar man dari partai politik kalau seperti begitu caranya kepala daerah dipilih," kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/9).
"Bagi kami, Partai Gerindra, semua kader sama saja, semua kader baik. Kalau ada kader ingin meninggalkan Gerindra, silakan. Kami tidak bisa memaksa dia untuk bersama kami," kata Bobihoe, di Jakarta, Rabu siang.
Dia juga mengatakan Partai Gerindra tidak akan membuat rapat istinewa atau semacamnya untuk membahas surat pengunduran diri Ahok itu.
"Kita tidak akan menggelar rapat istimewa atau apa pun untuk membahas (surat pengunduran diri) ini. Ya sudah, ditandatangani saja," tambahnya.
Bahkan, sebagai kader, Ahok pun dinilai tidak memberikan kontribusi sama sekali ke Partai Gerindra.
"Sebenarnya kami tidak ingin ada timbal balik dari Ahok, tetapi sebagai kader yang dibesarkan Partai Gerindra dia memang tidak ada kontribusinya," jelas dia.
Purnama resmi mengajukan surat pengunduran dirinya ke DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Jakarta, Rabu.
"Pada 10 September 2014 pukul 12.20 WIB, surat pengunduran diri Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama (Ahok), dari keanggotaan dan kepengurusan Partai resmi diterima oleh Sekretariat DPP Gerindra," kata Bobihoe.
Akan tetapi, partai politik itu menyayangkan pengunduran diri Ahok tersebut mengingat mantan Bupati Belitung itu dibesarkan di partai berlambang Garuda tersebut.
"Kami menyayangkan karena Ahok termasuk salah satu kader yang kami anggap baik. Tetapi kalau dia menginginkan begitu (mundur) ya sudah, tidak apa-apa," kata Harris.
Pengunduran diri Ahok tersebut didasarkan pada alasan perbedaan pendapatnya terkait RUU Pilkada yang saat ini masih menjadi perdebatan di DPR.
Ahok berpandangan bahwa Pilkada seharusnya dilakukan secara langsung, sedangkan Partai Gerindra mengusulkan sistem pilkada melalui DPRD.
"Jadi ngapain main di partai politik, keluar saja. Gua keluar man dari partai politik kalau seperti begitu caranya kepala daerah dipilih," kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/9).
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2014
Tags: