Menperin: ekonomi yang sehat tidak dibebani subsidi
10 September 2014 11:35 WIB
Menteri Perindustrian MS. Hidayat menjawab sejumlah pertanyaan wartawan usai menjadi pembicara pada seminar nasional bertema Pembenahan Sistem Logistik Nasional untuk peningkatan daya saing Indonesia di Jakarta, Rabu (10/9). (ANTARA FOTO/Edi Suhaedi)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang tidak dibebani subsidi.
"Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang bebas subsidi, jadi penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sudah tepat," katanya usai membuka seminar nasional bertema Pembenahan Sistem Logistik Nasional untuk Peningkatan Daya Saing Indonesia yang digelar LKBN Antara di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan bahwa subsidi seyogyanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah langkah tepat, namun perlu dilakukan secara bertahap.
Kalangan industri, kata dia, akan menyesuaikan ongkos produksi dengan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, hingga perekonomian Indonesia bebas dari subsidi.
Menteri mengatakan anggaran sebesar Rp300 triliun untuk subsidi energi tidak masuk akal, apalagi kalangan yang berpendapatan menengah ke atas juga turut menikmati subsidi.
"Bagaimana mekanisme agar masyarakat yang tidak mampu dapat menerima kompensasi kenaikan BBM dan tepat sasaran, itu yang perlu diperhatikan," katanya.
(T.SDP-73/B/F002/F002)
"Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang bebas subsidi, jadi penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sudah tepat," katanya usai membuka seminar nasional bertema Pembenahan Sistem Logistik Nasional untuk Peningkatan Daya Saing Indonesia yang digelar LKBN Antara di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan bahwa subsidi seyogyanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah langkah tepat, namun perlu dilakukan secara bertahap.
Kalangan industri, kata dia, akan menyesuaikan ongkos produksi dengan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, hingga perekonomian Indonesia bebas dari subsidi.
Menteri mengatakan anggaran sebesar Rp300 triliun untuk subsidi energi tidak masuk akal, apalagi kalangan yang berpendapatan menengah ke atas juga turut menikmati subsidi.
"Bagaimana mekanisme agar masyarakat yang tidak mampu dapat menerima kompensasi kenaikan BBM dan tepat sasaran, itu yang perlu diperhatikan," katanya.
(T.SDP-73/B/F002/F002)
Pewarta: Helti Marini Sipayung
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
Tags: