Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berharap anggota DPR RI terpilih periode 2014-2019 mengutamakan kualitas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dibahas dibandingkan jumlah pencapaian yang dihasilkannya.

"Keberhasilan DPR RI bukan terletak pada jumlah yang dihasilkan atau kuantitas, namun kualitas," katanya di Jakarta, Senin.

Ia mengakui selama ini paradigma tentang keberhasilan anggota dewan menjalankan fungsi legislasi kerap dinilai dari jumlah RUU yang dibahas.

"Tapi harus lebih pada posisi berapa banyak RUU hingga menjadi UU yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat," kata politisi asal PAN yang kembali terpilih sebagai wakil rakyat mewakili dapil Jawa Tengah VII tersebut.

Menurut dia, ke depan dalam pembahasan RUU harus berdasarkan kualitas dengan menonjolkan kisi-kisi kehidupan masyarakat sehingga tidak hanya membahas, namun masih tumpang tindih dengan RUU lainnya.

Berdasar data Badan Legislasi yang dikutip dari website resmi DPR RI (www.dpr.go.id), sampai saat ini capaian legislasi Prolegnas RUU

Prioritas 2014 yang sudah ditetapkan DPR bersama-sama, yaitu 68 RUU dan masa bakti keanggotaan menyisakan sekitar tiga pekan lagi, tepatnya 30 September 2014.

Sementara, perkembangan pencapaian Prolegnas RUU Prioritas 2014 yakni 15 RUU telah disahkan menjadi UU termasuk di dalamnya RUU komulatif terbuka, 39 RUU dalam proses pembicaraan tingkat I, empat RUU menunggu surat presiden.

Kemudian, satu RUU proses pengambilan keputusan sebagai RUU inisiatif DPR, empat RUU proses harmonisasi di DPR dan 14 RUU masih dalam proses penyelesaian di DPR dan pemerintah.

Sementara itu, pria kelahiran Semarang, 22 November 1967 tersebut juga mengatakan fungsi anggota DPR RI sebagai pengawas pada periode mendatang tidak boleh mementingkan partai atau golongan tertentu.

DIa mengemukakan selama lima tahun ke depan di DPR RI anggota dewan mewakili partai politik dalam koalisi tertentu, yakni koalisi merah putih dan koalisi pendukung Jokowi.

"Pada fungsi ini sangat menarik manakala terjadi representasi maupun konfigurasi politik berbeda sehingga harus check and balance dan semuanya harus mengutamakan kepentingan rakyat," kata Taufik.