Teheran (ANTARA News/AFP) - Presiden Iran Hassan Rouhani, Minggu, kembali terlibat debat tentang sensor Internet dan pemisahan gender dengan mengatakan bahwa kedua kebijakan itu bukan kepentingan utama Iran

Rouhani yang terpilih sebagai Presiden Iran pada 2013 itu berjanji untuk lebih moderat terhadap isu sosial meski menjumpai sejumlah penolakan.

Iran memiliki kebijakan penyaringan konten dalam jaringan Internet, termasuk memblokir akses ke Facebook, Twitter dan YouTube. Namun, warga setempat ada yang dapat mengaksesnya menggunakan piranti lunak ilegal.

Pemerintah Iran juga sering dituduh sengaja memperlambat akses jaringan Internet sehingga menyebabkan sejumlah laman sulit dibuka.

Namun, Pemerintahan Rouhani membuat kebijakan menyetujui lisensi mempercepat akses Internet jaringan selular generasi ketiga (3G) kepada dua perusahaan Iran pada Agustus lalu dinilai sejumlah kalanngan sebagai langkah pertama menuju akses Internet yang lebih mudah.

Rouhani mengatakan, pemblokiran Internet merupakan langkah kontra-produktif.

"Sejumlah pihak berpikir kita dapat memperbaiki masalah-masalah itu dengan membangun tembok, tapi ketika Anda menciptakan pemblokir, mereka menciptakan proxy," katanya.

Rouhani yang mengacu pada proxy server di negara lain yang dipakai warga Iran untuk menyiasati aturan nasional di negara mereka.

"Kebijakan ini tidak berjalan. Pemaksaan tidak membuahkan hasil," kata Rouhani dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi lokal Iran.

Keputusan Rouhani untuk memberikan lisensi percepatan jaringan selular 3G mengundang perdebatan dengan ulama-ulama dan pejabat-pejabat konservatif.

Para pejabat dan ulama konservatif mengatakan, kemampuan untuk melakukan panggilan video pada ponsel pintar dapat mengekspos anak-anak muda terhadap "kontak amoral".

Kementerian Telekomunikasi, Teknologi, dan Informasi Iran kemudian menyatakan, fungsi panggilan video tidak akan tersedia, meskipun layanan seperti itu, termasuk FaceTime dan Skype, dapat diakses dengan koneksi Internet biasa.

Selain akses Internet, Rouhani juga mengecam keputusan Pemerintah Kota Teheran untuk memisahkan pegawai berdasarkan jenis kelamin mereka, walaupun keputusan itu dipuja kelompok konservatif.

Namun, Rouhani ikut membela penggunaan cadar dan jilbab sebagai langkah untuk melindungi kehormatan perempuan Iran.

Laporan AFP, terlihat banyak perempuan Iran menggunakan kerudung tipis dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu mendorong anggota parlemen, melalui surat kepada Rouhani, untuk meminta tindakan tegas dari polisi.
(Uu.I026)