Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Sarifuddin Sudding mengatakan, pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati secara tidak langsung atau dipilih oleh DPRD merupakan kemunduran demokrasi.

"Kita berharap ke depan pilkada ini bukan untuk suatu kepentingan tertentu lalu mengabaikan kepentingan-kepentingan lain. Pilkada langsung selama ini merupakan amanat konstitusi dan UU. Ketika dikembalikan ke DPRD, ada kemunduran demokrasi yang kita alami," kata Sudding di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

Dikatakannya, pemilihan kepala daerah yang tadinya dipilih dari dan oleh masyarakat, lalu kemudian dikembalikan ke DPRD dengan berbagai alasan seperti high cost politik, terjadinya konflik dan money politic, sebenarnya tidak masuk akal juga.

"Walaupun alasannya terlalu banyak cost politik, terjadi konflik, money politik. Saya kira tidak menutup kemungkinan ketika pilkada ini kembali ke DPRD, juga terjadi hal yang sama," kata anggota Komisi III DPR RI itu.

Ia menambahkan, sebelum diputuskannya RUU Pilkada oleh Komisi II DPR RI tanggal 9 September nanti, ia berharap semua pihak memikirkan langkah terbaik.

"Saya kira ini perlu pemikiran yang sangat matang, jangan sampai karena imbas dari pilpres, lalu kemudian mengambil keputusan atau kesepakatan dalam UU Pilkada dikembalikan ke DPRD karena ada unsur mayoritas dalam memenangkan suatu pertarungan di DPRD," harap Sudding.