Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat dengan Fraksi PD, Golkar dan PAN agar pemilihan kepala daerah gubernur, bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD.

"Perubahan PKS ini adalah bentuk penyikapan yang sangat dinamis dan kami belajar dari koalisi merah putih untuk satu suara," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid.

Menurutnya, alasan PKS mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah untuk menutup keran politik uang yang selama ini terjadi pada pemilihan langsung.

Menurutnya, selain soal politik uang, PKS berharap dengan pemilihan kepala daerah yang diserahkan kembali ke DPRD maka akan menjalankan roda demokrasi berjenjang, selain itu menutup kesempatan individu diluar partai untuk maju sebagai kepala daerah.

"Ini memaksimalkan makna demokrasi berjenjang dan menutup kesempatan kelompok independen. Jika ada tokoh independen berkualitas, parpol lah yang bertugas menarik mereka masuk untuk dicalonkan. Contohnya seperti Ridwan Kamil (Walikota Bandung)," papar Hidayat.

Ia membantah, pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah untuk mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi-JK dengan menguasai kepala-kepada daerah, "Saya menyayangkan jika ada logika seperti itu. Saat putusan MK selesai, sudah selesai perkara. Tidak ada logika (koalisi Merah Putih) untuk menguasai daerah, terlalu mengada-ngada," papar Hidayat.