Jakarta (ANTARA News) - Alumni Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia (FIS UI) angkatan 1978 menyatakan orang-orang yang nantinya duduk dalam kabinet pemerintahan harus sejalan dan satu visi dengan Jokowi-JK.

"Jika sejalan dan sevisi ... kabinet bisa langsung bergerak, jadi biarlah Jokowi yang menentukan. Jangan paksakan kehendak dan jangan minta balas budi," kata juru bicara alumni FIS UI'78, Asri Hadi, di Jakarta, Jumat.

Asri mempersilakan kepada masyarakat mengusulkan nama-nama untuk masuk dalam kabinet di pemerintahan Jokowi-JK mendatang, tapi jangan pernah memaksakan kehendak, agar usulan namanya dapat diterima menjadi menteri.

Ia mengatakan akhir-akhir ini banyak pihak yang memaksakan kehendaknya pada presiden terpilih Jokowi untuk memasukkan nama-nama tertentu ke kabinet. Pihak-pihak ini antara lain dari partai politik, relawan, pengusaha, hingga purnawirawan tentara.

"Kami ingin mengingatkan masyarakat semua, boleh mengusulkan, tapi jangan memaksakan kehendak, karena itu hak prerogatif presiden," tegas Asri.

Ia mengatakan untuk membahas masalah tersebut, Alumni FIS UI'78 bekerja sama dengan Jokowi Center menggelar acara sarasehan tentang kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jokowi Center, Jakarta, Jumat siang (5/9).

Sarasehan bertajuk "Susunan Kabinet Adalah Hak Prerogatif Presiden" ini, ingin mengingatkan semua pihak untuk tak ikut campur dalam penentuan kabinet Jokowi-JK.

Sarasehan yang akan berlangsung sekitar pukul 13.30 WIB dan menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti, sosiolog Paulus Wirutomo, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari, wartawan senior Budi Shambazy dan Don Bosco Selamun, serta CEO grup perusahaan kosmetik Mustika Ratu, Puteri Kuswisnuwardani.

Ia mengatakan sarasehan ini ingin menekankan pada masyarakat bahwa sebagai pasangan presiden-wakil presiden yang dipilih rakyat, Jokowi-JK berhak memilih orang-orang yang duduk di kabinet sesuai dengan visi dan misi mereka.