Jakarta (ANTARA News) - Keberhasilan menginternasionalisasikan kasus Munir yang terbukti dengan telah adanya rencana Tim HAM PBB mendatangi Indonesia seyogianya direspons secara arif oleh pemerintah. "Apa pun risikonya, pemerintah Indonesia harus memberi respons positif terhadap upaya Tim HAM PBB ini. Sebab, sudah menyangkut opini internasional terhadap Indonesia yang juga bagian integral serta anggota HAM PBB," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Senin. Dikatakannya sikap pemerintah ini diperlukan, sebagai konsekuensi logis posisi Indonesia yang harus terbuka dalam menangani berbagai masalah HAM. "Tetapi kami perlu juga mengingatkan, agar Tim HAM PBB harus terikat dengan mekanisme hukum yang ada di Indonesia," katanya lagi. Karena itu, jika rencana kedatangan Tim HAM PBB itu telah terealisasi dalam kaitan tewasnya almarhum Munir, Tjahjo Kumolo mengharapkan ada pendampingan dari Tim Hukum dan HAM Indonesia. Tjahjo juga menyatakan Tim HAM PBB itu harus dibuka matanya juga tentang proses peradilan atas kasus tewasnya Munir, seorang tokoh HAM Indonesia itu. "Di sinilah urgensi pendampingan dari Tim Hukum Indonesia," kata Tjahjo singkat. (*)