Surabaya (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta kepada pemerintah pusat supaya proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara "online" diserahkan ke daerah menyusul sulitnya mengakses laman tersebut.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Surabaya, Selasa mengatakan, pemerintah pusat hendaknya merelakan sebagian proses penerimaan CPNS tersebut diserahkan ke daerah.

"Tidak seluruhnya harus ditangani pusat, sebagian bisa diserahkan ke daerah supaya tidak sering muncul masalah seperti yang terjadi sekarang ini," kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Ia mengemukakan, laman Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) tahun 2014 sulit diakses dan akibatnya sejumlah calon pelamar mengeluhkan kesulitan membuka laman itu.

Kesulitan tidak hanya dialami di Jawa Timur, namun hampir seluruh pengakses di seluruh Indonesia juga mengalami hal yang sama. Bahkan, beberapa waktu sempat ada masalah dengan server di pusat.

Pemprov Jatim, menurut dia, sudah pernah menyampaikan surat ke pemerintah pusat agar diberi kewenangan untuk menyelenggarakan penerimaan CPNS sendiri. Artinya, kewenangan pusat diserahkan ke daerah agar lebih mudah.

"Namun dari dua kali surat yang dikirim ke Pemerintah Pusat tidak mendapat tanggapan. Surat yang kami kirim ke Pusat belum ada jawaban sampai sekarang," katanya.

Pihaknya berharap Pemerintah Pusat merelakan untuk menyerahkan sebagian urusan itu ke daerah sebagai perwujudan otonomi daerah.

Selain itu, kata dia, untuk memudahkan akses mereka yang hendak mengakses tidak harus masuk server pusat dan Pemprov Jatim memiliki kemampuan untuk itu.

Namun sayang, Pemerintah Pusat masih bersikeras untuk menangani sendiri. Karena itu, bila sekarang muncul masalah itu di luar kemampuan Pemprov Jatim.

"Ke depan, sudah mulai dipertimbangkan supaya daerah juga diberi hak serupa untuk mengantisipasi kesulitan akses yang dialami calon peserta," katanya.

(KR-IDS/S023)